Partisipasi Politik Pemilih Muda di Pemilu 2014 Cenderung Rendah

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik pemilih muda. Pertama, keterbukaan media yang tak dimanfaatkan dengan baik. Kedua, minimnya pendidikan politik di lingkungan sekolah.


Indopolitika.com  Penelitian Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Centre for Democracy and Human Rights Studies) memaparkan hasil penelitian terkait partisipasi politik pemilih muda yang dilakukan di lima kota, yakni DKI Jakarta, Palu, Cirebon, Jayapura, dan Pekanbaru. Hasil menunjukkan, partisipasi politik pemilih muda pada Pemilihan Umum 2014 cenderung rendah.

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik pemilih muda. Pertama, keterbukaan media yang tak dimanfaatkan dengan baik. Kedua, minimnya pendidikan politik di lingkungan sekolah.

“Dari 500 responden dengan rentang usia 15-30 tahun, menunjukan sebesar 50.2% tingkat partisipasi politik mereka rendah terutama siswa dan mahasiswa tingkat awal,” terang Koordinator Penelitian Demos, Arie Putra, di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014) malam.

Arie menjelaskan, pada faktor pertama, anak muda cenderung tidak menggunakan keterbukaan media, terutama media sosial, untuk menyampaikan aspirasi. “Kebanyakan hanya berisi kritikan saja,” ujar dia.

Informasi yang diperoleh pun bukan mengenai gagasan dari para calon pemimpin bangsa. “Tapi hanya sosok,” seloroh Arie.

Sedangkan pada faktor yang kedua, pendidikan politik terutama mengenai pengetahuan akan hak asasi minim diperoleh. “Pemenuhan hak, ini penting. Tapi karena mereka tidak paham itu,” ucap pria berbadan besar itu. Padahal, menurut Arie, pendidikan politik bagi para pemilih muda baik di lingkungan sekolah maupun keluarga sangatlah penting.

“Sekolah memang bebas dari intervensi politik tapi bukan bearti siswa tidak bisa berpolitik di dalamnya,” tandas Arie.

Dalam penelitian tersebut, partisipsi politik dikelompokan ke dalam delapan kegiatan. Diantaranya adalah keikutsertaan anak muda baik di pemilu legislatif maupun presiden. (mtn/ind)

Next post Film Dokumenter 'Citizen Koch' Ungkap Politik Uang di Amerika Serikat

Previous post MK Diminta Segera Keluarkan Fatwa Pembatalan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya

Related Posts