Indopolitika.com   Pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut budaya dan politik Indonesia sebagai produk Barat yang susah diperbaiki mendapat sorotan tajam.

Pernyataan itu dinilai telah melahirkan pemahaman tertentu, termasuk kemungkinan digantinya sistim demokrasi langsung jika kelak Prabowo menjadi presiden. “Prabowo ingin mengadakan pertemuan nasional untuk membentuk konsensus baru. Kalau pemilihan langsung diganti, arahnya berarti seperti dulu, presiden dipilih oleh MPR,” kata pengamat politik Pusat Kajian Politik Islam dan Pancasila Yudha Firmansyah di Jakarta, Selasa (1/7).

Pandangan demikian, ujarnya, diperkuat dengan manifesto politik Partai Gerindra di mana terdapat tekad untuk kembali ke UUD ‘45 sebelum perubahan. “Itu artinya, presiden ditetapkan dalam sidang MPR seperti era Orba,” tukasnya.

Ia menyatakan, pemilihan oleh MPR memang lebih murah ketimbang pemilihan langsung oleh rakyat. Anggota MPR yang hanya berjumlah kurang lebih 600-700 orang lebih mudah diarahkan dan dikondisikan ketimbang 200 juta pemilih rakyat Indonesia. “Kan alasan Prabowo soal mahal dan murahnya. Bukan soal hak politik warga negara. Ya, lebih murah dan lebih mudah dipilih oleh MPR, abaikan saja rakyat,” terang Yudha.

Menurutnya, dalam cara berpikir semacam itu, hak politik rakyat dianggap hiasan belaka. Bahkan rakyat dianggap tak berhak memilih pemimpinnya secara langsung karena kurang kompetensi, kurang keahlian juga karena bukan golongan nigrat atau bangsawan. “Prabowo bisa jadi sudah larut dalam euforia kemenangan. Tapi yang pasti, saya juga melihat ini sebagai bagian dari strategi kampanye,” urainya.

Dari sisi kampanye, lanjutnya, pesan ini ditujukan Prabowo kepada kalangan garis keras yang memang menolak mentah-mentah ide demokrasi. Garis keras ini antara lain HTI, kelompok atau pengikut Abubakar Baasyir dan sejenisnya. “Gelagatnya, semua ingin dirangkul. Tak peduli ideologi apa, merugikan atau tidak buat Indonesia,” pungkasnya. (Ind)