Jakarta – Belakangan ini ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) mulai diperdebatkan oleh para politisi. Yusril Ihza Mahendra bahkan telah mengajukan gugatan untuk menghapuskan presidential treshold ini. Sejalan dengan Yusril, Agus Maulana dari Lembaga Konsep Indonesia, Jakarta (12/1/2017) mengamini pendapat Ahli Tata Negara ini. “Jika pileg dan pilpres dilaksanakan pada hari yang sama, presidential treshold tak ada gunanya lagi, dari mana ambang batas itu bisa dilihat sementara hasil pileg belum diketahui.” Agus melanjutkan, “justru jika semua parpol peserta pemilu memiliki calon presiden sendiri akan memberikan banyak alternatif bagi masyarakat, jika ini berlaku, maka istilah parpol besar-kecil dari segi perolehan suara akan berubah petanya.”

Ketika ditanya apakah koalisi parpol masih ada dalam pemilu serentak 2019, Agus menjawab, koalisi pasti akan tetap ada. Meski setiap parpol punya hak untuk mengajukan capres jika ambang batas dihilangkan, saya kira tidak mungkin semua parpol akan mengajukan capres sendiri-sendiri. Mengingat biaya kampanye cukup mahal dipastikan parpol memilih jalur kolaboratif mengusung capres potensial ketimbang calon sendiri.

“Koalisi dalam demokrasi sebuah keniscayaan, karenanya koalisi antar parpol pasti terjadi baik sebelum pemilu terlebih setelah pemilu. Pemilu serentak memungkinkan suara terpecah keseluruh parpol peserta, karena setiap parpol, terlebih parpol yang mengusung capres bagus, akan memperoleh suara signifikan.” Demikian Agus menutup pembicaraan.