Proses Rekapitulasi Pilpres 2014, Bawaslu Waspadai Intervensi Kepala Daerah

"Yang paling diwaspadai adalah keberpihakan kekuasaan lokal, seperti gubernur, bupati, wali kota. Kami melihat (potensi kecurangan) itu," kata Ketua Bawaslu Muhammad


Indopolitika.com Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai potensi intervensi kepala daerah dalam proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014. Terutama kepala daerah yang terlibat sebagai tim pemenangan pasangan capres dan cawapres.

“Yang paling diwaspadai adalah keberpihakan kekuasaan lokal, seperti gubernur, bupati, wali kota. Kami melihat (potensi kecurangan) itu,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, Jumat (117).

Banyaknya kepala daerah yang menjadi tim sukses pasangan calon, menurut Muhammad, membuat Bawaslu mewaspadai potensi intervensi dari penguasa lokal. Alasannya, sebagian besar rekapitulasi berjenjang berlangsung di daerah. Mulai dari ting kat desa, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Bawaslu meminta proses rekapitulasi berjenjang diawasi dan diamati.

Kedua pasangan diminta menempatkan saksi yang kredibel di setiap tingkatan. Sebelum berita acara hasil rekapitulasi diteken, hasilnya sudah menjadi kesepakatan semua pihak.Bawaslu Waspadai Intervensi Kepala Daerah

Pengawasan diperlukan, kata Muhammad, karena potensi kecurangan rekapitulasi yang paling besar berada di tingkat bawah, yakni penyelenggara Panita Pemungutan Suara (PPS) di desa-kelurah an dan Panitia Pemilihan Ke camatan (PPK). “Di sana penyelenggaranya adalah tenaga ad hoc, sehingga potensi intervensi cukup besar dilakukan oleh oknum,” kata Muhammad.

Berdasarkan data Kemente rian Dalam Negeri, ada 16 gubernur dan 11 wakil gubernur yang meminta izin cuti mengikuti kampanye pemenangan capres. Perinciannya, 11 gubernur, tujuh wakil gubernur menjadi juru kampanye pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa; dan lima gubernur, empat wakil gubernur men jadi juru kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla. (rep/ind)

Next post Hasyim Muzadi Minta Semua Pihak Kawal Penghitungan Suara, Terutama di Jawa Timur

Previous post Dugaan Aliran Dana 1,2 Miliar, KPK Harus Proses Rano Karno

Related Posts