Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis lima tahun enam bulan penjara terhadap mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Majelis menilai Rahmat terbukti telah menerima suap ihwal ruislag hutan seluas 2.754 hektare dengan PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA), sebesar Rp 4,5 miliar.

Selain hukuman badan Rahmat Yasin juga dibebani uang denda sebesar Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut supaya Rahmat Yasin dijatuhi hukuman penjara selama 7,5 tahun dan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan pencabutan hak dipilih 3 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Sependapat dengan dakwaan jaksa, majelis hakim menyatakan Rahmat Yasin terbukti bersalah melanggar pasal dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 12 huruf A UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Rahmat Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama -sama dan berlanjut,” kata Ketua Majelis Hakim, Barita Lumban Gaol, Kamis (27/11).

Selain hukuman denda sebesar Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan, Rahmat Yasin juga diganjar hukuman pencabutan hak politik. Dalam kasus ini, majelis hakim mengganjar sang bekas bupati dengan mencabut hak memilih dan dipilihnya selama dua tahun.

“Hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama 2 tahun lebih lama dari pidana pokoknya,” ujar Barita saat membacakan amar putusan di muka sidang. (cn/ind)