Ketua Komisi II DPR RI yang juga politisi senior Partai Golkar, Rambe Kamaruzzaman meminta agar Partai Demokrat tidak mencampuri keputusan Munas Golkar.

Partai Golkar dalam Munas IX Golkar Bali merekomendasikan agar Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terkait Pemilihan Kepala Daerah ditolak.

“Partai Demokrat tidak boleh menolak keputusan Perppu Munas IX Golkar. Keputusan dan rekomendasi Munas Golkar adalah keputusan dari hasil pandangan DPD I, II dan ormas Golkar. Demokrat tak boleh mengobok-obok partai Golkar. Demokrat tak boleh ikut campur dan intervensi terhadap keputusan Munas Golkar,” kata Rambe di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, (5/12).

Dikatakan oleh Rambe, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) setuju bahwa Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden SBY ditolak. Meskipun Perppu itu tetap akan dibahas oleh DPR RI.

“Tanggapan dari partai lain seperti PKS setuju Perppu dikeluarkan tapi isi Perppu-nya dibahas sesuai UUD 45 dan DPR sudah serahkan ke Komisi II, targetnya dua bulan, Insya Allah Januari atau Februari selesai dibahas,” kata Rambe.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ketidakhadiran elite Demokrat saat penutupan Munas IX Partai Golkar merupakan bentuk protes partainya.

“Kan sudah ditulis, (alasannya) ada musibah, ya musibahnya itu perppu,” tegas Syarief.

Saat pembukaan Munas Golkar di Bali, Syarief hadir langsung mewakili Demokrat. Namun, setelah dalam Munas itu Golkar mengumumkan keputusan menolak Perppu Pilkada, Syarief langsung bertolak kembali ke Jakarta.

“Instruksinya seperti itu,” ungkapnya.

Meski begitu, dipastikannya, hubungan Demokrat dengan Golkar ataupun anggota KMP lainnya tetap baik. Komunikasi dengan mereka juga tetap dijalin secara intensif.

Hanya saja, lanjut Syarief, dalam hal Perppu Pilkada, Demokrat harus berseberangan dengan KMP. “Tapi komunikasi terus jalan, kan mereka semua tetap teman-teman kita,” pungkasnya. (ant)