Indopolitika.com – Prestasi Provinsi Banten dalam mengaktualisasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terancam terpuruk pada tahun 2014 ini. Jika kinerja tahun sebelumnya masuk kategori lima besar, namun di masa Plt Rano Karno diprediksi bakal turun signifikan alias berselancar. Hal ini terjadi lantaran Rano Karno terkesan tak mendukungan upaya keterbukaan informasi. “Kami sudah berkali-kali berusaha melakukan kordinasi dengan Rano Karno soal sengketa informasi, namun sejauh Plt gubernur Rano Karno tidak kooperatif. Harus diakui ternyata Atut lebih kooperatif dibanding Rano,” ungkap Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, Alamsyah Basri dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Revitalisasi Peran Media Dalam Penguatan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten di kantor KIP Banten, Cipocok Kota Serang, Rabu (23/7).

Basri juga mengatakan, koordinasi yang dimaksudkan pihaknya selain melaporkan sengketa informasi sampai pertengahan tahun 2014 saja 682 kasus, juga sebagai upaya kordinasi untuk Plt Rano Karno sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Banten agar bisa menegaskan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bisa lebih terbuka dalam hal informasi sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008. “Tahun kemarin kasusnya 582 jadi tahun ini meningkat 100 kasus. Dan tahun ini justru kebanyakan kasusnya tidak selesai di sidang mediasi melainkan sidang ajudikasi yang keputusannya setingkat pengadilan,” tegas Alamsyah seraya menambahkan.

FGD yang digelar pihaknya bertujuan untuk menekankan agar seluruh badan publik di Banten baik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun lembaga vertikal seperti kanwil agar kooperatif dengan media massa. “Saya menduga perolehan Provinsi Banten sebagai lima besar keterbukaan informasi bakal lepas bahkan akan menurun,”tandasnya. Sementara Rano Karno saat dikonfirmasi melalui ajudannya, Ahyadi tidak bergeming sama sekali. Begitupula saat dikonfirmasi melalui juru bicaranya, Sitti Ma’ani Nina, Kepala Biro Humas dan Protokol juga enggan berkomentar. (se/ind)