Ahli hukum tata negara, Refly Harun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

“KPK harus melakukan peninjauan ke Mahkamah Agung karena sebelumnya sudah pernah ada preseden serupa dan hakimnya diberi sanksi,” kata Refly seperti dikutip dari Tempo, Senin, 16 Februari 2015.

Refly merujuk pada putusan praperadilan empat tersangka kasus bioremediasi Chevron pada 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Satu di antara empat tersangka yang mengajukan adalah General Manager SLS Operation Chevron, Bachtiar Abdul Fatah. Bachtiar mengajukan permohonan lain, yakni agar penetapannya sebagai tersangka tak sah.

Hakim Suko ternyata mengabulkan permohonan tersebut. Namun, pada 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan saksi disiplin kepada hakim Suko karena memutus perkara di luar batas kewenangan. Putusan MA itu menjadi dasar kelanjutan proses hukum atas Bachtiar.

Menurut Refly, banyak hal yang mesti dikritisi dalam putusan praperadilan Budi Gunawan. Salah satunya penafsiran terhadap Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penetapan tersangka tak masuk obyek praperadilan.

Hakim Sarpin Rizaldi berpendapat, meski penetapan tersangka tak tercantum sebagai obyek praperadilan di Kitab Hukum Acara, bukan berarti menjadi di luar wewenang praperadilan. “Seperti itu kalau terjadi kekosongan hukum. Ini kan tidak terjadi kekosongan hukum,” ucap Refly.

Hakim Sarpin mengabulkan gugatan Budi Gunawan, calon tunggal Kepala Polri, atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Semua keputusan berkaitan penetapan tersangka pemohon tidak sah,” kata Sarpin saat membacakan putusan, Senin, 16 Februari 2015. “Menerima gugatan pemohon.”

Menurut Sarpin, penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sesuai dengan peraturan. Seperti Budi Gunawan yang bukan sebagai pejabat negara atau aparatur negara. Kemudian, kata Sarpin, KPK tidak bisa membuktikan unsur kerugian negara.

Sarpin Rizaldi juga menolak pembelaan KPK. “Penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan,” kata Sarpin. Sebabnya, proses penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Adapun proses penyidikan, kata dia, adalah bagian dari yang boleh diperiksa pada praperadilan.

Meski putusan praperadilan sudah keluar, Refly menganggap Presiden Joko Widodo tak perlu melantik Budi Gunawan dan tetap pada sinyal semula untuk tidak melantik. “Ini kan hak prerogatif presiden,” kata Refly.

Budi Gunawan menjadi tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan rekening gendut. Dia diduga menerima suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Bahkan pada 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengeluarkan catatan tidak wajar atas rekening Budi. (tem/ind)