Indopolitika.com  Direktur Institute for Strategic Initiative (ISI) Lucky Djani mengatakan rekapitulasi penghitungan suara manual dari pemilihan umum sebaiknya disederhanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan manipulasi suara.

“Sederhanakan rekap manual. Satu di TPS (tempat pemungutan suara), satu pilih saja entah di KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten/kota atau kecamatan, mata rantai diputus,” kata Lucky saat diskusi politik “Kemana Arah Pemilu” di Jakarta, Selasa, (14/7).

Setelah pemungutan suara Pilpres secara serentak dilakukan pada 9 Juli 2014, selanjutnya dilakukan penghitungan suara secara manual hingga penetapan secara resmi pemenang Pilpres 2014 yang akan diumumkan pada 22 Juli.

Rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual dilakukan dari tingkatan TPS, Panitia Pemilihan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten hingga Provinsi.

Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juli. Setelah itu, rekapitulasi dilakukan pada tingkat kabupaten/kota pada tanggal 16-17 Juli. Kemudian dilakukan rekapitulasi PPS dan PPK di dalam negeri yang pada saat bersamaan juga dilakukan rekapitulasi untuk luar negeri pada tanggal 10-15 Juli 2014.

Selanjutnya rekapitulasi suara pada tingkat provinsi dilakukan pada tanggal 18-19 Juli 2014 yang kemudian dilanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional pada 20-22 Juli 2014. KPU menjadwalkan penetapan hasil penghitungan suara secara nasional pada tanggal 21 Juli 2014.

Menurut Lucky, panjangnya rangkaian tingkatan penghitungan suara tersebut hingga ke KPU pusat memungkinkan terjadinya kelalaian dalam penghitungan suara bahkan terjadi kecurangan atau manipulasi suara.

“Kalau sekarang kecenderungan eror cukup besar. Contohnya di kolom C1 pileg ada kolom penulisan huruf, pas pilpres enggak ada. Padahal dengan adanya kolom penulisan huruf, misal terdapat perbedaan keterangan dengan angka yang tertera memungkinkan petugas untuk mengecek kembali,” jelas Lucky.

Lucky menambahkan pada penyelenggaraan Pilpres 2014, praktik politik uang tidak semarak dibandingkan pada penyelenggaraan Pileg. Akan tetapi, menurut Lucky harus tetap diwaspadai terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan programatik.

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies Philips J Vormonte menambahkan masyarakat harus ikut mengawasi proses rekapitulasi suara selain aparat yang terkait harus menjalankan tugasnya secara optimal.

“Kali ini yang mengawasi bukan hanya badan-badan yang diberi wewenang tapi masyarakat bisa langsung mengontrol. Ini sangat penting buat demokrasi di mana masyarakat bisa memastikan suaranya. Ini bagian dari institusi demokrasi kita,” jelas Philips.

“Ada catatan lompatan demokrasi kita dengan tingkat partisipasi publik cukup signifikan. Waktu pileg form C1 juga diupload (di Web milik KPU) oleh KPU tapi orang enggak punya semangat untuk mantau, sekarang banyak yang semangat ikut memantau. Ini juga penting bagi pemimpin agar sadar bahwa publik ikut mengawasi,” tambahnya.  (ant/ind7)