Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengakui pihaknya mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang menegaskan, pihaknya hanya menjalankan instruksi partai.

”PDI Perjuangan kan harus tegak lurus. Kalau perintah komandannya, pimpinannya a maka kami a semua, kalau b ya b,” ujar Bambang.

Dia tidak menjelaskan apakah pimpinan yang dimaksud adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Bambang, usulan revisi ini merupakan perintah partai. ”Ini perintah partai. Kami sepakat. Kalau a ya a semua,” tegasnya.

Sikap berbeda dinyatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Dia menegaskan, PKS selalu mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Sohibul menuturkan bahwa memang ada kebutuhan untuk memperbaiki UU KPK setelah15 tahun. Perbaikan itu pun harus konstruktif untuk pemberantasan korupsi dan bukan pelemahan.

Perubahan harus inisiatif pemerintah sebab pemerintah dapat dengan mudah mengonsolidasikan institusi penegak hukum untuk membuat usul perubahan. “Setelah itu baru diserahkan ke DPR,” katanya.

Sohibul juga mempersoalkan draf revisi UU KPK. Dia menilai, usulan draf justru melemahkan KPK. “Setelah kami pelajari isi materi tersebut ternyata sangat jauh dari isi materi yang PKS miliki. Isi materi itu bukan perbaikan, tapi pelemahan KPK. Jelas kami tidak dalam posisi itu,” tegasnya. (SM)