Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mejelaskan, RUU Kepalangmerahan yang dibahas Komisi IX masih terus melakukan melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan stakeholder terkait guna merima masukan, baik mengenai lambang, hukum internasional dan juga keterlibatan organisasi kemanusian yang ada selain Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bulan Sabit.

“Sampai sejauh ini memang pembahsan mengenai RUU Kepalangmerajhan masih dalam taraf mendengarkan beberapa masukkan dari stakeholder,” jelas Okky usai RDPU dengan  Dirjen Yayasan Kemenkes RI, Dirjen HPI Kemenlu RI, Tagana Kementerian Sosial RI di Ruang Rapat Komis IX DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/04/2017).

Lebih lanjut, Okky mengatakan, dalam rapat tercuat hal-hal yang dikhawatikan beberapa organisasi kemanusiaan yang sudah ada selain PMI dan Bulan Sabit. Yaitu keberadaan organisasi ini di dalam RUU nantinya, sebab yang diakui RUU ini hanya TNI dan PMI.  Hal ini dikhawatirkan akan mendiskriminasikan mereka (organisasi kemnausaian) lainnya.

“Oleh karenanya dalam pembahasan ini yang harus dicari adalah apakah NGO itu akan bergabung dalam PMI, menjadi suatu konfederasi, atau mereka diakui keberadaan tapi ketika bekerja keluar menggunakan satu lambang. Ini yang masih perlu dicari titik tengahnya,”kata Okky.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini mengatakan RUU Kepalangmerahan harus segera rampung karena esensinya untuk melindungi masyarakat baik dalam keadaan perang maupun tidak.

“RUU ini bisa segera rampung karena sifatnya kemanusiaan dan sangat ditunggu masyarakat,” kata Amel saapan akrabnya.

“Jadi polemik mengenai lambang saya kira bisa di kompromikan. Harusnya ini tidak menjadi masalah karena di perjanjian Jenewa ada 2 lambang yaitu Redcroos atau Bulan Sabit, tinggal negara kita mau menggunakan yang mana, ini bisa dikompromikan,” lanjutnya.

Selain polemik lambang, lanjut politiis partai Nasdem itu Komisi IX saat ini sedang banyak mengundang stakeholder terkiat guna meminta masukkan mengenai hukum internasional yang berlaku, keterlibatan organisasi kemanusian yang ada selain Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bulan Sabit.

“Kami sedang meminta masukkan dari banyak pihak, tentang ketelibatan organisasi kemanusia yang ada di sini.  Kami mau Ruu ini bisa mengayomi semua organisasi kemanusiaan, sehingga mereka nanti terintergasi, ada garis koordinasi sesuai dengan pasal 33 ” tuturnya.