Namanya politik selalu mengutamakan kepentingan, hingga berdampak pada hilangnya persaudaraan. Sepertinya hal ini yang tercermin dalam hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keduanya bersitegang sejak 2004 lalu, di saat SBY pertama kali maju sebagai capres dari partai yang didirikannya, Demokrat. Ketika itu SBY dan pasangannya, Jusuf Kalla (JK), memenangi pilpres. Hal sama terjadi terjadi pada pilpres 2009. SBY menang lagi.

Selama SBY menjadi presiden, Megawati menutup rapat komunikasi dengan SBY. Kondisi seperti ini ternyata berlanjut menjelang pilpres kemarin. SBY sempat menginginkan berkomunikasi dengan Megawati.

Meskipun SBY sudah membuat rekaman pernyataan bahwa dirinya ingin bertemu Megawati, anak pertama Presiden Soekarno ini tetap menutup diri. Mega tidak membuka diri.

Komunikasi kedua belah pihak terputus. Situasi ini tidak dilupakan SBY. Kalau kemarin Mega menutup komunikasi, kini sebaliknya, SBY menutup komunikasi dengan Mega.

Ceritanya sebelum sidang paripurna DPR terkait penentuan pimpinan DPR RI. Karena perolehan suara partai pendukung Jokowi di parlemen tidak dominan, maka PDIP mencoba membujuk rayu seluruh partai koalisi merah putih agar mau membuka komunikasi.

Megawati sendiri mengutus Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk langsung bertemu SBY. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim yang dikirimnya menemui SBY sebelum sidang paripurna sekitar pukul 01.00 WIB.

Sempat muncul keyakinan PDIP bisa mengusung kadernya menjadi pimpinan di DPR RI. “Saya lihat masih ada peluang hingga sore ini,” kata Tjahjo.

Lobi yang dilakukan terkait perubahan Undang-undang MD3 yang mengatur tentang pimpinan DPR-MPR RI. Partai pemenang Pemilu tidak lagi secara otomatis memimpin DPR RI sehingga untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR RI PDIP harus merangkul partai lain.

Namun yang terjadi, paripurna penentuan pimpinan DPR RI disahkan pada dua oktober dini hari, sebelum pertemuan berlangsung. Paripurna tersebut telah mensahkan pimpinan DPR semuanya dari partai koalisi merah putih.

Ketua DPR dipegang Setya Novanto dari Golkar. Wakil ketua DPR adalah Fadli Zon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Demokrat, Taufik Kurniawan dari PAN, dan Fahri Hamzah dari PKS.

Melihat kondisi ini, Direktur lembaga politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting, Veri Muhlis Arifuzaman, memaparkan kedua belah pihak seharusnya dapat duduk bersama – sama. Jangan sampai emosi individual menjadi alasan menutup diri.

“Kepentingan menjaga integritas dan kemajuan bangsa seharusnya lebih diutamakan,” imbuh Veri, Sabtu, (5/10).

Kedua belah pihak memang bersitegang sejak lama. Namun ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada komunikasi yang dibangun agar kepentingan kebangsaan dapat dipikirkan dan direalisasikan bersama.

Komunikasi yang dibangun, menurutnya, harus didasari kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Keduanya dapat mengusung sinergi dalam berpolitik kebangsaan agar sama – sama terlibat dalam pembangunan Indonesia kedepan.

Selain itu, lupakan masa lalu. Apa yang sudah terjadi dulu janganlah dijadikan dasar melangkah. “Jadi harus nol dan nol. Jangan lagi menganggap diri sendiri unggul atau harus membalas,” tandas Veri.

(rep/ind)