Sidang Promosi Doktor M Alfan Alfian, di Gedung Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Gadjah Mada (Fisipol UGM)UGM, Yogyakarta berlangsung cukup menarik. Alfan Alfian mengambil tema disertasinya dengan judul, Militer dan Demokrasi, Studi Negosiasi Demokrasi Militer dan Pemerintahan AKP di Turki (2002-2013).

Dalam sidang itu, sempat muncul pertanyaan mengapa tidak ada kudeta militer di Turki, padahal sepanjang sejarahnya beberapa kali militer melancakan kudeta?  Prof Dr Ichlasul Amal MA selaku promotor sidang, mencatat pentingnya faktor kekuatan eksternal Uni Eropa di samping faktor internal yang membuat kekuatan politik sipil menguat.

Pada kesempatan itu Alfan Alfian menjelaskan, pada masa awal Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), perubahan regulasi hubungan sipil-militer dilakukan secara efektif dengan panduan Uni Eropa. Militer yang mendominasi Dewan Keamanan Nasional sebagai lembaga penentu kebijakan siapapun pemerintah sipil berkuasa, direduksi pada 2003.

Ikhtiar AKP dalam menata ulang hubungan sipil-militer tidak otomatis berjalan mulus, tetapi sangat dinamis menuai perlawanan dari kalangan militer dan oposisi. Alfian memaparkan empat pola negosiasi demokrasi antara Pemerintahan AKP dan militer satu dekade belakangan ini, konfrontasi, akomodasi, dominasi, dan kompromi.

Menurutnya, AKP hampir saja dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan Abdullah Gul sebagai calon presiden partai berlambang Lampu Bolam itu menuai penolakan kalangan sekuleris dan militer.
Namun, AKP masih sangat populer memperoleh dukungan sangat signifikan dalam pemilu (49,8% dalam pemilu 2011). Inilah yang membedakan dengan partai Mursi di Mesir, yang menang pemilu dan pilpres, tetapi dengan tingkat dukungan yang tidak sebesar AKP di Turki.

“Faktor kepiawaian kepemimpinan Erdogan, sangat berperan dalam proses menempatkan militer dalam bingkai supremasi sipil di Turki,” jelas Alfan dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Jumat (30/1/2015).

Lanjutnya, pengungkapan kasus kontroversial rencana penggulingan pemerintahan, terutama kasus
Ergenekon dan Balyoz dalam pengadilan terbesar sepanjang sejarah Turki terhadap para jenderal dan perwira militer yang digelar sejak 2010, menunjukkan kuatnya pemerintahan Erdogan. Namun, Erdoğan kompromistis dengan tuntutan para petinggi agar pengadilan ulang atas kasus-kasus tersebut dilakukan.

Alfian menambahkan, pelajaran penting kasus Turki bagi Indonesia dan negara lain dalam hal hubungan sipil-militer, meskipun diwarnai dinamika politik tinggi, faktanya militer mampu menahan diri dari intervensi politik dan kudeta. Bahkan, militer bisa tampil secara profesional, di tengah dinamika politik sipil di Turki.

“Beda dengan Mesir, stabilitas politik Turki terjaga dengan baik, dukungan kelas menengah juga kuat dalam menggerakkan sentimen anti-kudeta, selain Uni Eropa yang efektif menjadi wasit,” tambahnya.

Hadir dalam sidang promosi Doktor Alfan Alfian, antara lain Akbar Tandjung (Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar), Krisnina Akbar Tandjung, Sigit Pamungkas (Anggota KPU), Baharuddin Aritonang (mantan Anggota BPK), Ahmad Doli Kurnia (Ketua DPP Partai Golkar), Subandriyo (Sekjen Majelis Nasional KAHMI), Bursah Zarnubi (Ketua Umum DPP PBR), MT Arifin (Budayawan dan Pengamat Militer), Ichsan Loelembah (mantan anggota DPD), dan Ahmad Zabadi (Dirut Lembaga Layanan Promosi Kemenkop dan UKM). (sn/ind)