Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim tetap pada keputusan tidak akan membelot dari Koalisi Merah Putih. Sekretaris Jedral (Sekjen) PPP HM Romahurmuziy mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengharuskan PPP bergabung dengan pemerintah.

“Kami sudah menandatangani piagam koalisi Merah Putih 13 Juli lalu,” tegas Romahurmuziy usai acara halal bihalal DPC PPP Kabupaten Bandung Barat, Minggu (31/8).

Piagam tersebut, katanya, merupakan kepastian check and balance di DPR. “Sampai saat ini juga tidak ada satu pun unsur dari koalisi yang dimpin oleh Pak Jokowi menghubungi kami,” katanya.

Dia menegaskan tidak akan pernah meminta atau mengemis-ngemis soal jabatan. “Ini sebuah konsekuensi kekalahan kami dalam pengusungan di capres,” katanya.

Kekalahan di capres juga, tambah dia, merupakan pendidikan politik. “Setiap perjuangan ada menang ada juga kalah,” tuturnya.

PPP yang nantinya di luar pemerintahan, sebut dia, sama-sama dalam posisi yang terhormat. “Baik di luar maupun di dalam pemerintahan sama-sama posisi yang terhormat,” katanya.

Kendati begitu, Romahurmuziy mengakui ada kadernya yang meminta PPP bergabung dalam koalisi Jokowi. “Kalau pun ada itu adalah ekspresi pribadi-pribadi saja yang memang sudah ada ketika memutuskan dukungan kepada Prabowo-Hatta, dan ini merupakan dinamika berpartai yang prinsip secara konstitusional partai dalam mengambil keputusan,” sebutnya. (jp/ind)