Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi, berpendapat bila kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif, maka tak ada peluang parlemen yang saat ini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengganggu Jokowi-JK.

“Tetap ada nukilan kerikil kecil dari elemen-elemen KMP yang ngotot mendendam dan mengganggu Jokowi-JK. Namun keberadaannya tak punya pengaruh signifikan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan,” ujar Haryadi, di Jakarta, Kamis, (8/10)

Dosen FISIP Unair Surabaya ini melihat bila politik parlemen sekarang dari frame lama dan dimaknai statis, maka niscaya disimpulkan pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun lima tahun ke depan akan menghadapi jalan terjal.

“Akan selalu diganggu oleh DPR dan MPR. Namun, realitas dan sejarah politik parlemen di Indonesia cenderung dinamis,” katanya.

Apalagi, menurut Haryadi, dinamika yang ada saat ini tidak dibingkai oleh dorongan ideologi, sehingga sekat-sekat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi faksi di parlemen akan mudah cair.

“Terlebih bila kinerja Jokowi-JK dikelola secara efektif,” katanya.

Sebelumnya, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan dinamika politik ke depan akan semakin meninggi pascadikuasainya parlemen, baik MPR maupun DPR, oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

“Dampaknya adalah hubungan antara Presiden Jokowi dan dewan, misalnya mungkin nanti banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang diganggu pengambilan keputusannya di DPR,” kata Syamsuddin di Jakarta, Rabu (8/10).

Ia menjelaskan, gangguan tersebut biasanya dalam bentuk penggunaan hak politik di DPR, misalnya hak interpelasi dan hak angket.

“Contohnya, bisa saja Panglima TNI dan Kapolri pilihan Jokowi ditolak oleh parlemen atau mungkin juga pemilihan Ketua KPK didasarkan atas kepentingan KMP dengan maksud melindungi kader KMP yang terlibat kasus KMP,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK bisa mencegah terjadinya gangguan tersebut melalui mobilisasi dukungan publik atau pemilihnya dalam pilpres lalu untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Namun, cara ini tidak mudah karena tidak ada mekanisme baku dalam hukum kita maupun perundang-undangan yang memungkinkan publik memberikan dukungan itu,” ungkapnya.

Ia berharap nantinya KMP bisa bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi-JK yang intinya harus sama-sama membangun bangsa. (ant)