Pakar hukum tata negara Refly Harun menantang senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan sikapnya baik secara pribadi maupun komite, terkait Undang-Undang Pilkada yang didalamnya mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“DPD harus mempunyai sikap yang `clear` mengenai ide pilkada langsung dan tidak langsung (oleh DPRD),” kata Refly dalam diskusi DPD di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2014.

Refly mengatakan apabila DPD menunggu proses birokrasi untuk menentukan sikap secara kelembagaan, hal itu bakal memakan waktu lama karena membutuhkan proses paripurna.

Dia mengusulkan agar DPD menciptakan kaukus atau kelompok yang bisa dengan cepat menentukan sikap.

“Coba ciptakan kaukus misalnya menolak pilkada langsung, lalu ciptakan sikap jelas. Namun publik dan DPD sendiri harus memahami ini baru sikap kaukus atau komite, belum merupakan sikap DPD secara kelembagaan,” ujar dia.

Refly menyampaikan para senator secara individual juga bisa menyampaikan sikapnya secara langsung, agar keberadaan DPD tidak tanggung di jajaran parlemen dan di mata publik.

Sejauh ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Perppu Pilkada yang didalamnya mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung kepada rakyat dengan sejumlah perbaikan. Hal ini membutuhkan persetujuan DPR RI untuk disahkan menjadi perundang-undangan.(ant/ind)