Serapan APBD Banten Mandeg, Rano Karno Dianggap Tidak Bisa Bekerja

"Kalau banyak pihak berharap besar kepada Rano untuk memperbaiki Banten; kami menyatakan Rano tidak bisa bekerja. Tidak bisa menyelamatkan APBD Banten. Buktinya sudah hingga hari ini (triwulan ketiga tahun ini,red) serapan APBD Banten mandeg. Belum lagi LHP BPK tahun 2013 yang mendapat predikat under disclaimer dengan temuan ratusan miliar belum jelas progres penyelesaiannya,"teriak Koordinator Aksi, Muchtar Ansori Attijani, Kamis (17/7).


Indopolitika.com  Puluhan mahasiswa dari sembilan organ yang menamakan diri Aliansi Penegak Demokrasi Untuk Rakyat (Pendobrak) Banten membakar ban dan nyaris menyegel rumah dinas (Rumdis) Plt Gubernur Rano Karno di Jalan Ahmad Yani, Ciwaktu, Kota Serang, kemarin (17/7). Mereka mendesak ‘si Doel’ mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak bisa bekerja dan memperbaiki Banten ke arah yang lebih baik.

“Kalau banyak pihak berharap besar kepada Rano untuk memperbaiki Banten; kami menyatakan Rano tidak bisa bekerja. Tidak bisa menyelamatkan APBD Banten. Buktinya sudah hingga hari ini (triwulan ketiga tahun ini,red) serapan APBD Banten mandeg. Belum lagi LHP BPK tahun 2013 yang mendapat predikat under disclaimer dengan temuan ratusan miliar belum jelas progres penyelesaiannya,”teriak Koordinator Aksi, Muchtar Ansori Attijani, Kamis (17/7).

Tak hanya itu, selain tidak bisa menyelamatkan APBD Banten, Muchtar juga menuding Rano Karno tak bisa dilepaskan dari keterlibatannya terhadap perampokan APBD di provinsi ini. “Otak perampokan APBD dilakukan dilakukan oleh adiknya Atut Tb Chaeri Wardana. Sebagaimana fakta pengadilan, Bendahara Pribadi Wawan, Yayah Rodiah mengatakan ada aliran dari perusahaan milik Wawan ke Rano Karno sebesar Rp1,28 miliar. Bahkan hasil kemenangan di Pilgub Banten tahun 2011, pasangan Atut-Rano inkonstitusional. Karena terbukti kemenangannya hasil suap ke MK,”tandasnya.

Muchtar selaku koordinator Aliansi Pendobrak Banten yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten, Centrum Pergerakan Indonesia (CPI) Banten, Young Banten, Pergerakan Mahasiswa Banten (PMB), Generasi Muda Mahasiswa Merah Putih (Gemma MP), Mahasiswa Pergerakan Indonesia (MPI) Banten, DEMA FUDA IAIN “SMH” Banten dan DEMMA FTK IAIN “SMH” Banten mendesak agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membuka aliran dana dari perusahaan milik TCW kepada Rano Karno.

“Belakangan KPK juga terkesan menutup-nutupi keterlibatan Rano Karno dan sejumlah petinggi di Banten. Padahal informasi yang kami terima, bahwa alat bukti keterlibatan Rano sudah dipegang oleh petinggi KPK,”tuturnya.

Di bagian lain, Humas Aliansi Pendobrak Banten, Yogi Iskandar mengatakan, Pemprov Banten tidak melihat progress yang jelas atas temuan ratusan milyar oleh BPK terhadap keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013. Predikat under disclaimer sebagai terjemahan bahwa menjamurnya pejabat korup tidak bisa ditangani oleh pemerintah.  Meski desakan dari beberapa pihak dilakukan, namun nampaknya Pemerintah Provinsi Banten tidak mempunyai itikad untuk serius dalam menindak lanjuti LHP BPK RI.

“Sebagaimana Pasal 3 ayat 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Rano Karno sebagai pejabat tertinggi di Banten harus menyelesaikan temuan LHP BPK, bukan malah mangkir dengan cara cuci tangan,”kata Yogi, kemarin.

Yogi menegaskan, bahwa KPK harus serius melakukan supremasi hukum di Banten. Ia berharap, upaya penyidik KPK terhadap semangat supremasi malah kontraproduktif membuat imperium korupsi baru. “KPK jangan setengah-setengah. Jangan mengorbankan rakyat; karena kemungkinan imperium korupsi kembali terjadi di Banten,”tandasnya seraya menuturkan bahwa praktek penyelewengan jabatan yang saat ini dipegang Rano Karno masih terjadi; hal itu tampak penggunaan rumah dinas untuk pertemuan fungsionaris partai dan praktek kampanye saat agenda resmi.

“Saat Atut ini sangat kita sikapi. Mengapa Rano juga melakukan serupa. Ini ironis disaat pencitraan dirinya bersih dari praktek yang dilakukan gubernur non aktif Ratu Atut Chosiyah,”tutupnya.

Para mahasiswa menggelar aksi demonstrasi pada pukul 14.00 WIB ini dilakukan di Simpang Empat Ciceri selama 15 menit. Setelah itu, para mahasiswa bergerak ke Rumah Dinas Plt Gubernur Banten yang ada di jalan Jendral A Yani, Kota Serang.

Setelah puas berorasi, para mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan tindakan suap yang diduga diterima oleh Rano Karno dari keluarga Ratu Atut Chosiyah. Selanjutnya para mahasiswa membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB.

Diketahui, berdasarkan rekapitulasi laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan SKPD APBD tahun anggaran 2014 sampai dengan triwulan ke II atau bulan Juni, serapan anggaran baru mencapai 22,43 persen atau Rp1,648 triliun dari Rp7,349 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhadi, mengakui masih banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) hingga memasuki minggu kedua bulan Juli masih rendah, terutama DBMTR. “Untuk masalah itu (proyek pembangunan) adanya di ULP (unit layanan pengadaan), masalahnya sebagian diproses pengadaan,” kata Muhadi,

Muhadi menjelaskan, selaku pejabat yang memiliki tugas memantau dan memonitoring seluruh SKPD, dirinya telah memanggil DBMTR dan memintai penjelasan apa saja kendala dihadapi serta jalan keluarnya. “Kita sudah undang SKPD yang pengadaannya banyak, kita juga undang ULP. Kita harapkan, kedepan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (idp/ind)

Next post KPK Tetapkan Ade Swara Bupati Karawang dan Istrinya Nur Latifah Sebagai Tersangka

Previous post Tuntut Mundur, Rumah Dinas Plt Gubernur Banten Rano Karno Disegel Mahasiswa

Related Posts