Perbedaan di tubuh Koalisi Merah Putih (KMP) terjadi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diterbitkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika Musyawarah Nasional IX merekomendasikan fraksi Golkar di DPR menolak Perppu, Fraksi PAN malah setuju.

Ini tak terlepas dari keinginan partai pimpinan Hatta Rajasa menjaga komitmen yang sudah dibangun dengan partai Demokrat sebelum pemilihan pimpinan DPR lalu, serta hubungan harmonis dengan FPD di KMP.

“Kami ingin tetap menjaga etika membangun komitmen dengan Partai Demokrat masa itu, salah satunya adalah mendukung Perppu,” kata Politikus dari Fraksi PAN DPR, Teguh Jurwarno Jumat (5/12).

Ini tentu berbeda dengan hasil Munas IX Golkar yang merekomendasikan agar kadernya di DPR menolak Perppu. Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) juga menyebut rekomendasi itu harus dijalankan meski masih terbuka peluang lobi-lobi politik.

Teguh menegaskan komitmen dengan Demokrat terkait Perppu tersebut juga dibuat dalam bentuk sikap tertulis. “Saya kira komitmen itu masih ada, dan juga tertulis. Kita ingin tetap membangun dan menjaga etika itu,” tegasnya.

Dia menambahkan, rekomendasi Munas IX Golkar memang harus dihormati. Namun dia yakin semua masih bisa dibicarakan bersama antar fraksi-fraksi di KMP karena politik bersifat dinamis.

“Saya kira kita tentu akan duduk bersama dalam menyingkapi itu. Karena bagaimanapun politik ini kan dinamis, jadi kita harus bicara secara objektif, kita juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat,” tandasnya. (jp/ind)