SIkap Prabowo Dianggap Jauh dari Negarawan

"Itu merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat. Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem. Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara," kata Nusron


Indopolitika.com  Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyebutkan sikap capres Prabowo Subianto yang menolak pelaksanaan Pilpres menjelang usai rekapitulasi KPU nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan. Sikap itu menegaskan Prabowo tak siap kalah di Pilpres.

“Itu merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat. Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem. Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” kata Nusron dalam siaran pers, Selasa (22/7/2014).

Politisi Golkar yang terancam dipecat karena mendukung capres Jokowi-JK ini mengatakan sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah dan tidak legitimate dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Nusron menyebut instruksi menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo melakukan langkah seperti itu karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

“Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga,” sindir Nusron.

Dia menambahkan, terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah jauh lebih baik, transparan, demokratis, kredibel dan akuntabel.

Kalau toh ada kecurangan itu terjadi dalam proses menjelang pemilihan seperti money politics, dan mobilisasi birokrasi, yang dilaksanakan oleh pendukung capres tertentu, bukan KPU dan Bawaslu.

“Untuk itu mari kita buktikan dengan bersama-sama melalui mekanisme yang ada. Bukan dengan cara mengancam dan mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Upaya deligitimasi KPU dan Bawaslu sama saja mendelegitimasi institusi negara,” pungkasnya. (*/ind)

Next post Tantowi Yahya Klarifikasi Ucapan Prabowo Soal Mundur Dari proses Pilpres

Previous post Tahapan Pilpres Harus Tetap Berlangsung

Related Posts