Aksi Fraksi Demokrat walkout dari sidang paripurna DPR pada penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), merupakan kado terburuk yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rakyat Indonesia di akhir masa jabatannya.

Karena atas sikap tersebut, Fraksi Demokrat sama saja memuluskan langkah Koalisi Merah Putih mendukung pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD.

Padahal, SBY merupakan bapak demokrasi yang menikmati buah dari proses pemilihan langsung. Bahkan saat ini memeroleh penghargaan internasional karena dinilai berhasil mengembangkan demokrasi di Indonesia.

“Mereka (SBY dan anggota Fraksi Demokrat di DPR,red) memberi kado buruk bagi hampir 80 persen rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung. Dan rakyat tentu saja tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan seperti itu,” ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkut di Jakarta, Jumat (26/9).

Ray mengaku sebenarnya tidak terlalu kaget dengan keputusan PD memilih walkout pada rapat paripurna DPR yang digelar di Jakarta, Kamis (25/9) hingga Jumat dini hari.

Pasalnya, 10 hari sebelum RUU disahkan, Ray melihat Demokrat hendak memainkan politik cuci tangan dengan mengeluarkan isu 10 poin perbaikan pada pilkada langsung.

Isu ini menurutnya terkesan murahan, karena mana mungkin subtansi dari 10 poin yang dimaksud Demokrat tidak disebutkan dalam draf RUU Pilkada yang disodorkan pemerintah, mengingat SBY selaku kepala pemerintahan, juga Ketua Umum PD.

“Jadi kalau kemudian Demokrat walkout, sama saja sebagai kepala dari dua institusi, SBY saling menafikkan dirinya sendiri. Melalui Mendagri ia setuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin, tapi melalui FD ia tak setuju pilkada langsung tanpa sepuluh poin,” katanya.

Menurut Ray, cara berpolitik SBY yang demikian jauh dari kesantunan dan upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan, hanya membuat subtansi berpolitik menjadi terpinggirkan.

“SBY seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini,” katanya.

Sikap tersebut sangat disayangkan, karena di satu sisi SBY memupuk citra sebagai penegak demokrasi di mata dunia. Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya.

Tapi pada banyak tindakan, SBY sedang mengembalikan Indonesia pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat. (jp/ind)