Ketua DPP Partai Golkar, Mahyudin menyatakan, dualisme Partai Golkar yang terjadi sekarang ini tidak akan berakibat pada pengajuan calon kepala daerah di 245 pemilihan kepala daerah tahun 2015.

“Putusan Kemenkumham itu kan kembali kepengurusan awal kan. Baik DPD I dan II Golkar, juga demikian,” kata Mahyudin di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2014.

Dikarenakan pengurus DPD I dan II Partai Golkar diputuskan kembali ke yang lama, kata Mahyudin, berarti Pilkada pada 2015 sama sekali tak terpengaruh.

“Ya, jalan sebagaimana mestinya,” ujarnya. Menurut dia dengan kembali ke hasil Munas Riau 2009, sama saja dengan barang yang sudah mati hidup lagi.

“Saya jadi menjabat lagikan sebagai salah satu Ketua DPP,” ujarnya.

Sebelumnya, inisiator Munas Rekonsiliasi Partai Golkar, Taufiq Hidayat mengatakan Golkar terancam bisa tak ikut Pilkada serentak 2015.

Dia mengatakan Munas Rekonsiliasi harus digelar karena penyelesaian dualisme kepengurusan lewat jalur pengadilan miliki problem waktu.

Terlebih, Maret 2015 nanti proses pendaftaran pilkada serentak di 245 sudah berlangsung. Dengan dualisme kepengurusan di pusat yang bisa merembet ke daerah, maka Golkar sebagai salah satu partai yang paling banyak memenangi pilkada, terancam tidak bisa ikut dalam pilkada yang akan datang.

“Ini sungguh masalah yang sangat serius. Jalan yang bisa ditempuh untuk persingkat waktu ya gelar Munas Rekonsiliasi,” kata Taufiq. (ant)