Indopolitika.com – Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo diminta untuk segera meyakinkan publik perihal keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya, saat ini publik Jakarta menduga Jokowi mengetahui hal ihwal proyek tersebut, karena masih berada di bawah tanggungjawabnya.

Tercatat, dalam seminggu terakhir sudah ada dua aksi yang menuntut Jokowi. Setelah beberapa hari lalu Gerakan kader HMI se-Jakarta melakukan aksi di depan KPK, sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta (Amanat) adakan aksi serupa di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/6).

“Jokowi tak bisa mengelak. Harus berani menjelaskan, yakinkan publik Jakarta,” kata aktivis hukum dan HAM Hilal Ramadhan dari PUSKAMRA (Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara) ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (23/5).

Ia menyatakan, makin gencarnya aksi akhir-akhir ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kata dia, faktor politik terkait Pilpres 2014 di mana Jokowi menjadi salah satu calon presiden. Namun begitu, ia mengingatkan, pihak Jokowi tak serta merta menuding aksi itu digerakkan oleh lawan politiknya.

“Sebab, kasus Transjakarta memang kebetulan beriringan dengan momentum Pilpres,” ujarnya.

Faktor kedua, lanjutnya, karena kegagalan Jokowi menepis kecurigaan publik. Ia menilai, penjelasan Jokowi terkait posisi dirinya dalam kasus korupsi Transjakarta lebih bersifat normatif.

“Padahal semua orang tahu, kebijakan dan tugas pengendalian internal itu di tangan Jokowi. Lalu, kenapa masih terjadi korupsi? Ini pertanyaan publik yang harus dijawab,” urainya.

Dengan menjawab pertanyaan itu, ia berharap semua spekulasi terhadap Jokowi dapat berakhir. Jokowi juga tidak terus menerus tersandera oleh opini publik.

Sebelumnya, Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta, Pardi  mengatakan, gubernur DKI Jakarta nonaktif Jokowi mustahil tidak tahu proses pengadaan bus Transjakarta. Itu lantaran pengadaan proyek senilai Rp 1,7 triliun itu merupakan program prioritas yang kerap dibahas setiap hari Senin.

“Mengapa dia (Jokowi) tidak tahu? Ini artinya sudah ada pengondisian. Bahkan kami punya bukti yang sedang diinventarisasi yang mengarah pada keterlibatan Jokowi,” kata Pardi kepada wartawan saat berorasi di depan Kejagung. (Ind)