Indopolitika.com – Isu penting yang patut disorot dari pasangan capres dan cawapres di masa kampanye adalah pandangannya soal tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Isu ini menekankan kesetiaan masing-masing pasangan terhadap prinsip pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas juga kesetaraan.

Pengamat politik Pusat Kajian Politik Islam dan Pancasila Andrea Sukmajaya mengatakan, dari semua capres dan cawapres yang ada, hanya sosok Hatta Rajasa yang perlu dikecualikan. Pasalnya, menurut Andrea, sikap Hatta beberapa kali justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip tersebut. “Coba ingat lagi kasus kecelakaan maut oleh anak Hatta. Prinsip rule of law, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dilibas semua,” katanya dalam diskusi Pilpres dan Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6). Ia menilai, dalam kasus yang menimpa anaknya itu, Hatta Rajasa tidak bersikap profesional.

Bagaimana pun, lanjutnya, dengan tidak dihukumnya Rasyid Rajasa dengan sendirinya telah menciderai rasa keadilan masyarakat. “Banyak kok yang tahu itu tidak adil. Mentang-mentang anaknya menteri, dekat dengan penguasa. Kalau rakyat biasa sudah dipenjara 4 tahun tuh,” ujarnya. Andrea menyatakan, upaya Hatta membebaskan anaknya memang patut dipuji. Upaya itu ia nilai sebagai rasa cinta yang mendalam dari seorang ayah terhadap buah hatinya.

Namun demikian, imbuhnya, sebagai seorang pemimpin sikap itu tak pantas diteladani. “Kasus Hatta jadi preseden buruk, hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya.

Sementara itu, aktivis hukum dan HAM Hilal Ramadhan yang juga pembicara pada acara itu menyatakan, kasus anak Calon Wakil Presiden nomor urut 1 itu akan terus diingat oleh masyarakat. sebab, katanya, kasus itu terjadi di saat semua komponen bangsa menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum “Dengan kasus itu, prinsip itu berubah bahwa semua sama di mata hukum kecuali anak Hatta,” kata Hilal yang juga ketua PUSKAMRA (Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara).

Ia khawatir, kelak para pembesar negeri ini akan melakukan hal yang sama jika salah satu keluarganya terjerat masalah hukum. “Ini ancaman serius. Tindakan Hatta itu jelas di depan mata kita,” tandasnya. (Ind)