Indopolitika.com   Dalam rangkaian debat kandidat yang digelar Komisi Pemlihan Umum (KPU), Calon Presiden Prabowo Subianto maupun Calon Presiden Joko Widodo sama-sama menyinggung soal kedaulatan ekonomi. Namun demikian, keduanya dinilai punya penekanan yang berbeda terkait upaya mewujudkan visi tersebut.

Jika pendekatan Prabowo lebih mengedepankan peranan pihak swasta terutama dalam rangka membuka lapangan kerja, Jokowi dianggap lebih megutamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Corak pendekatan ekonomi Jokowi dinilai lebih berorientasi ekonomi kerakyatan.

“Misalnya soal pertanian. Prabowo memang bicara pupuk subsidi dan bank tani, tapi dia juga bicara korporasi swasta untuk menggarap sektor pertanian. Ini dapat membuka lapangan kerja tapi ini tidak memajukan buruh tani jadi mandiri,” kata pengamat ekonomi pembangunan Fajri Alamnsyah dalam sebuah diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/6).

Menurutnya, pendekatan model Prabowo lebih berorientasi pada pertumbungan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, ucapnya, pendekatan ini sudah mulai ditinggal oleh banyak negara.

“Buat apa ekonomi tumbuh tapi masyarakatnya tetap miskin, tetap bergantung pada negara lain, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri, kesenjangan begitu tinggi?,” ujanya.

Ia mengaku heran karena penampilan Prabowo dalam debat tidak konsisten dengan visi-misi resmi yang diserahkan ke KPU. Sebab dalam pernyataannya, Prabowo terus bicara soal peran korporasi swasta seolah-olah sangat pro-konglomerat. Padahal, ucapnya, dalam visi-misi yang diusung program pembedayaan petani banyak disinggung.

“Beda dengan Jokowi yang konsisten ingin melakukan reformasi agraria. Baik dalam visi-misi maupu dalam debat Jokowi mengangkat soal ini,” terangnya.

Ia menilai pentingnya reformasi agraria Jokowi karena menyentuh langsung jantung persoalan pertanian, yaitu akses terhadap lahan. Jokowi juga mengetengahkan pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus pertanian, UMKM dan koperasi.

“Pendistribusian hak tanah atas petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani ini penting. Kalau sampai 9 juta hektar ditambah pembukaan lahan lain sesuai klasifikasi pertanian, ini betul-betul akan mereformasi pertanian,” urainya.

Ia optimis, jika Jokowi jadi presiden dan program tersebut direalisasikan maka kedaulatan pangan akan terwujud dan petani akan sejahtera. “Basisnya pembedayaan. Saya yakin begitu,” tandas Fajri.  (Ind)