Jakarta,  Menjawab polemik tata kota Ibukota yang berkembang dewasa ini, Peneliti pada Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Strategis Ahmad Nasuhi menegaskan, penggusuran perkampungan nelayan yang ada  di pesisir pantai teluk Jakarta dianggap kebijakan yang tanpa arah dan cenderung mengikuti kemauan pengembang, akhirnya yang paling dirugikan adalah warga terdampak penggusuran, karena mereka jadi jauh dengan akses pekerjaan dan sumber penghasilannya yang harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan ikan.

Nasuhi berpandangan, kebijakan penataan ibukota tidak bisa serampangan dengan pertimbangan bisnis semata apalagi membuka pintu masuknya kepentingan konglomerat. Penataan harus didasari untuk kepentingan masyarakat banyak. Bisa saja tanpa melakukan penggusuran atau merelokasi warga, tegas Nasuhi di Jakarta, Jumat (20/5).

Sementara itu, Adi Solihin, Sekretaris Metropolitan Study Center (MSC), mengatakan “Penataan kawasan kumuh di bantaran sungai dan pesisir pantai lebih bagus dihentikan. Sebaiknya Ahok kembali menghidupkan Program Kampung Deret yang dicetuskan Jokowi saat menjabat gubernur DKI,” kata  di Jakarta, Jumat (20/5).

Menurut Adi, ditinggalkannya Program Kampung Deret lantaran Ahok menuruti keinginan pengembang reklamasi yang tidak menginginkan adanya perkampungan di pesisir pantai sebagai bagian dari kawasan reklamasi. Adi Solihin mengimbau Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk tidak lagi melakukan penggusuran terhadap pemukiman kumuh di ibukota, karena terbukti hal itu bukan solusi tepat dalam penataan kota.

“Warga pesisir pantai yang notabene bermata pencaharian sebagai nelayan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pesisir pantai adalah sebuah bukti ketidakcerdasan Ahok sebagai pemimpin,” tegas Adi.