Lembaga Survei Kebijakan Publik (LSKP), anak perusahaan Lingkar Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu, merilis hasil survei untuk pemilihan Gubernur Kepulauan Riau yang akan digelar Desember 2015 mendatang.

Survei yang mengambil populasi seluruh masyarakat Kepri itu, mengunggulkan elektabilitas HM Soerya Respationo (24,5 persen) dibanding nama-nama lain seperti HM Sani (16,8 persen), Ansar Ahmad (10,7 persen) dan Ahmad Dahlan (10,5 persen).

Namun demikian, sejumlah kepala daerah yang namanya masuk dalam survei tersebut pun enggan menanggapi hasil tersebut.

Begitu juga yang diungkapkan pengamat Lembaga Kajian Politik Islam dan Pancasila, Yudha Firmansyah yang berpendapat terdapat kejanggalan dari survei yang dilakukan periode Maret-April itu.

Pasalnya, dalam survey, tidak disebutkan berapa jumlah sampel yang diambil dari total populasi.

“Yang disebutkan hanya margin error 4,8 persen. Biasanya kalau sebesar itu, sampelnya sekitar 440 responden,” katanya, Kamis (30/4/2015).

Menurutnya, dengan selisih hanya delapan persen dengan HM Sani, sebenarnya kekuatan keduanya masih berimbang.

Sebab, dengan margin error yang hampir mencapai lima persen elektabilitas masing-masing terbuka kemungkinan naik atau turun. “Artinya, kalau pun Soerya unggul, pasti tipis,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, untuk melakukan sebuah survei membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Menurutnya, untuk melakukan survei terhadap elektabilitas calon Bupati saja membutuhkan dana ratusan juta rupiah.

Yunarto mencontohkan, untuk survei elektabilitas calon Bupati atau Wali Kota saja membutuhkan biaya sebesar Rp 100 – Rp 150 juta. Sementara untuk sebuah survei elektabilitas calon Gubernur membutuhkan dana Rp 200 – Rp 250 juta.

“Sering terjadi perdebatan apakah lembaga survei itu bersih dari kepentingan atau tidak. Kalau misalnya ada lembaga survei merilis sebanyak 6-7 kali berarti omsetnya luar biasa dalam setahun,” kata Yunarto dalam diskusi bertema “Survei Politik Bermutu dalam Pilkada Serentak 2015′ di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).

Yunarto menuturkan, banyak lembaga survei yang berani melakukan kebohongan dengan merilis hasil ke publik.

Menurutnya, gejala tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Pemilukada masih jauh dari masa kampanye.

“Biasanya ada survei pendahuluan yang dilakukan lembaga survei yang tidak kredibel, misalnya 8 bulan sebelum kampanye. Mereka berani berbohong, karena pelaksanaan kampanye masih jauh. Dan kalau hasilnya berbeda dengan hasil Pemilukada, mereka pun bisa berkelit,” tuturnya.

Masih kata Yunarto, survei juga memiliki peran strategis yakni menentukan mahar politik seorang kandidat bakal calon kepala daerah.

Menurutnya, semakin tinggi elektabilitas seorang bakal calon kepala daerah, maka mahar yang harus disiapkan semakin tinggi. (red/tb/ind)