Hal pertama yang saya lakukan begitu mendapat kabar tentang dugaan keterlibatan Darmawan Sepriyossa, adalah menanyakannya langsung. Yakni lewat Facebook, dengan menyertakan link berita Majalah Detik. Sesudah ini itu, muncul kemudian “penjelasan” Darmawan berjudul “Tentang Obor Rakyat dan Saya,” diposting di Facebook-nya, serta dimuat di Inilah.com, tempatnya bekerja. Kelihatannya, justru tulisan itu disiapkan sebelum saya memberi saran.

“Tentang Obor Rakyat dan Saya,” disusun dengan baik, diawali cerita ke sana kemari, untuk menanam dalih-dalih yang ganjil tentang mengapa ia tak melayani permintaan wawancara Majalah Detik dan Tempo, maupun sms Gun Gun Heryanto, seorang pengamat yang merasa telah ia perdaya.

Sepriyossa mengalirkan kisah dalam bahasa yang penuh adab, juga kelokan. Disusun halus tertata, dirancang untuk terlihat rendah hati. Dilengkapi dengan ungkapan religius, maupun kata-kata bijak atau kutipan sekuler. Darmawan berusaha menjangkau simpati kaum sekuler dengan rumusan argumentasi klasik para penentang Jokowi yang malu-malu: bahwa niat mereka mulia, bahwa ia sebetulnya sayang luar biasa pada Jokowi, namun A namun B — dalih-dalih yang klise, dan lebih dari itu, manipulatif. Tak lupa, Darmawan mengedepankan pula alasan keagamaan, untuk mendapat dukungan umat Islam. Yang justru menunjukkan dasar tindakan Darmawan Sepriyossa yang sesungguhnya: sentimen sempit keagamaan.

Sentimen kerdil keagamaan itu sudah kerap ditunjukkan oleh Darmawan Sepriyossa sejak lama, dalam berbagai isu. Tapi saya sekarang akan memfokuskan tanggapan saya pada upaya Darmawan Sepriyossa menyejajarkan Obor Rakyat dengan media perjuangan, ternasuk Medan Priyayi, Doenia Bergerak, Suara Independen, menyandingkan posisinya dengan Mas Marco Kartodikromo, Tiro Adhi Suryo, Adinegoro, selain Ahmad Taufik dan Item Eko Maryadi.

Darmawan Sepriyossa mengisahkan, ia mengelola Obor Rakyat bersama bekas wartawan Tempo lain, Setiyardi. Darmawan tak menyebutkan, Setiyardi ini dulu dipecat Tempo karena kasus etika. Tak pula Darmawan menyebutkan bahwa Setiyardi kini adalah penulis buku yang membela SBY soal tudingan Gurita Cikeas, Setiyardi itu dekat dengan Andi Arief, bekas aktivis korban culik yang jadi staf khusus SBY urusan kebencanaan yang belakangan rajin mengurus Gunung Padang dan lebih belakangan lagi rajin memojokkan Jokowi. Pun Darmawan tak menyebut, bahwa Setiyardi adalah Komisaris PTPNXIII, dan bagaimana prestasi dan kompetensinya, yang membuat seorang wartawan yang pernah dipecat ini diangkat sebagai komisaris sebuah BUMN.

Darmawan melokalisasi tanggung-jawab pada mereka berdua —Darmawan dan Setiyardi. Biarlah polisi —atau siapapun, menyelidiki lebih jauh untuk membongkar yang lain. Juga pemodal dan jaringan politiknya. Kendati, melihat situasinya, bisalah kita membayangkan, kasus ini akan mentok di dua orang itu saja. Itu urusan lain.

Mari kembali pada kita punya persoalan, hadirin wal hadirot: bagaimana Obor Rakyat memanipulasi jurnalisme, dan bagaimana “Tentang Obor Rakyat dan Saya” memanipulasi jurnalisme lebih jauh lagi. Khususnya, bagaimana Daramawan Sepriyossa berusaha mensejajakan Obor Rakyat yang isinya kebencian terhadap Jokowi, dengan Suara Independen, media alternatif terbitan AJI yang dikelola dengan standar jurnalistik yang ketat.

Tulis Darmawan Sepriyossa: “Tetapi di sisi lain, kami melihat media massa mainstream justru tengah mabuk euforia. Mereka seolah hanya bisa bertepuk tangan dan tak lagi mampu menyemprit, terutama kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi dekat dengan media, bahkan menjadi kesayangan. Tapi sejatinya itu hanya seolah-olah. Yang ada, dengan lupa pada tugasnya sebagai anjing penjaga (watch dog) media sebenarnya tengah meninggalkan Pak Jokowi sendirian, tanpa pihak yang setia memberikan peringatan.”….

Pertama, media mainstream terlena, mabuk euforia? Benarkah? Kalau ya, apakah euforia mereka hanya kepada Jokowi? Tidak adakah media yang sepenuhnya condong ke Prabowo dan kritis luar biasa kepada Jokowi? Bagaimana dengan VoA Islam, Suara Hidayatullah, dan sejenisnya? Bagaimana posisi media tempat Darmawan Sepriyossa sendiri bekerja, Inilah.com? Situs-situs itu tak masuk mainstream? Bagaimana dengan Republika, misalnya? Bagaimana pula dengan TV One dan RCTI, misalnya?

Media yang mendukung Jokow, mungkin memang banyak. Tetapi media pendukung Prabowo-Hatta, begitu banyak pula. Jadi dalih soal media yang euforia (terhadap Jokowi), begitu rapuh.

Lalu, “Ide untuk menjadi ‘anjing penjaga’ di saat beberapa media mainstream terlena itulah yang menggoda saya,” tulis Darmawan Sepriyossa. Mulia sekali kedengarannya. Selintas. Tapi di manakah di muka bumi ini, pers yang dilihat sebagai watch dog, anjing penjaga, dengan hanya memfokuskan diri pada hal-hal negatif (kita belum bicara apa faktual atau tak berdasar) kepada satu kandidat saja dalam suatu pemilihan umum, dan hanya satu kandidat saja, tidak kepada yang lain? Mungkin saja ada media yang diterbitkan khusus untuk mendorong pencalonan seseorang, dengan menonjolkan pencapaiannya dan meremehkan pencapaian pihak lain. Tapi apakah media begitu akan mengklaim dirinya sebagai watch dog? Mungkin dod-dog panglojor.

“Sikap itu mau tak mau menjadikan kami terlihat sebagai media partisan. Awalnya kami sendiri tak nyaman dengan hal itu.” tulis Darmawan. Benarkah Darmawan dan Setiyardi tidak nyaman dengan hal itu? Hm.

Lalu Darmawan memasang jaring pengaman pembelaannya dengan berbagai cerita ihwal pers perjuangan, dan pejuang berlatar pers.

Ia mencontohkan Marco Kartodikromo dan Adinegoro. Darmawan menulis:

“Selain seorang jurnalis, Mas Marco adalah seorang aktivis pergerakan nasional dan sekretaris Sarekat Islam Solo. Aktivitas gerakannya telah membuat dia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda beberapa kali.

Mari kita lihat tulisan-tulisannya baik di Surat Kabar Medan Prijaji pimpinan Tirto Adhi Soeryo, ataupun Doenia Bergerak, yang ia dirikan sendiri kemudian. Tulisan-tulisan kritis itu mungkin akan dinilai para Bapak di Dewan Pers sebagai bukan produk jurnalistik. Tulisan itu, memang kolom yang tidak (atau belum) memberikan ruang untuk cover bothside. 

Karena tulisan-tulisannya, bukan sekali Mas Marco masuk bui. Pada 1915 ia dikenai tuduhan persdelicten dan dipenjara. Sekeluarnya dari penjara, Mas Marco bergabung Surat Kabar Pantjaran Warta, yang karena dituduh menyebarkan selebaran yang menebar kebencian kepada pemerintah Hindia Belanda, ia kembali masuk bui.

Bila kita hari ini mengakui almarhum sebagai Bapak Jurnalisme Indonesia, mungkinkah kita mengatakan bahwa apa yang Mas Marco tuliskan semasa hidupnya bukanlah produk jurnalistik?”

Lho, bukannya kolom memang ruang opini: pendapat subjektif tentang sesuatu? Tidak ada yang memprmasalahkan soal cover both sides jika menulis kolom. Yang dituntut hanyalah, fakta-faktanya harus kokoh. Tidak mengarang, tidak bohong, tidak fiktif.

Kedua, saat itu Indonesia masih dijajah Belanda, yang memerintah dengan kekuasaan mutak. Tak bisa dibandinkan dengan situasi sekarang di sini, dalam konteks Jokowi. Kalau toh mau membandingkan situasi pemerintah kolonial Belanda menindas wartawan, penulis, dan kebebasan pers, yang paling dekat adalah Soeharto saat berkuasa, yang bisa memenjarakan wartawan atau intelektual, atau penulis kolom yang mengeritik Soeharto atau menyerukan turunnya sang penguasa Orde Baru. Sebagaimana pemerintah kolonial Belanda dulu bisa memenjarakan siapaun, termasuk Mas Marco Kartodikromo yang mengritik pemerintah kolonial Belanda aau menyerukan kemerdekaan. Sebagai catatan, bukan Jokowi, melainkan Prabowo yang ada urusan dengan Soeharto. Bukan Jokowi, melainkan Prabowo  yang berjanji, jika terpilih jadi pesiden, akan memberikan gelar pahlawan pada Soeharto —jenderal pendiri Orde Baru yang memenjarakan banyak wartawan dan menutup banyak media itu.

Kemudian, tulis Darmawan lagi:

“Contoh yang lebih mutakhir mungkin bisa dinisbahkan kepada dua senior kami, Ahmad Taufik yang sempat bersama-sama kami di Majalah Tempo, dan Eko “Item” Maryadi, senior kami di Kampus Unpad, Dipati Ukur, Bandung. Keduanya pada September 1995 lalu dijatuhi Rejim Orde Baru hukuman 32 bulan kurungan.”

“Hampir segaya dengan Mas Marco, isi Suara Independen pun barangkali akan dinyatakan Dewan Pers sebagai bukan produk jurnalistik. Saya, sejak sebagai mahasiswa yang turut pula menyebarkan majalah itu, selalu memandangnya sebagai produk jurnalistik. Bahkan, setelah memasuki dunia kerja di jurnalistik pun, sikap saya akan Doenia Bergerak dan Suara Independen tidak dan tak akan berubah.”

Darmawan Sepriyossa menggunakan kisah pers perjuangan jzaman penjajahan dan zaman Orde Baru sebagai penangkis terhadap berbagai kecaman dan serangan yang menyebut Obor Rakyat sebagai bukan jurnalisme, produk sampah jurnalisme, dan lain-lain.

Kebetulan, saya ikut mengerjakan Suara Independen —bahkan sempat jadi pemimpin redaksinya– sejak terbit pertama kali dengan nama Berita Fowi, hingga lambat laun berubah  jadi Independen, dan akhirnya Suara Independen. Saya merasa, upaya Darmawan Sepriyossa menyejajarkan Obor Rakyat dengan Suara Indepeden (saya tak bicara soal Medan Priyayi dll), merupakan sebentuk penghinaan.

Ketika pertama kali diterbitkan, Independen memang tak mencantumkan susunan redaksi. Tapi kami mencantumkan alamat jelas: Jalan Morse 12, Bandung. Lengkap dengan nomor telepon. Itu alamat biro DeTIK Bandung, yang baru saja, 21 Juni 1994, dibredel bersama Tempo dan Editor. Itu juga alamat tempat tinggal saya sehari-hari. Juga sejumlah wartawan FOWI lain.

Kami mengerjakan Independen sepenuhnya di sana. Redaksi, maupun distribusi, dan segala tetek bengek lain. Dengan alamat jelas begitu, banyak aktivis dari berbagai kota datang berkunjung. Juga para aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (Boulevard dan Ganesha ITB, Jumpa Unpas, Isola IKIP, media mahasiswa Unpad, Unpar, Unisba dll) di Bandung, yang sebagian sudah memperlakukan kantor kami seakan tempat mereka yang kedua. Dengan itu pula intel datang. Tapi dengan begitu pula, sejumlah tokoh datang berkunjung, menyampaikan simpati, dukungan, dan solidaritas. Salah satunya, kolumnis hebat, mendiang Mahbub Djunaidi.

Setiap waktu kami bekerja hingga larut malam. Menunggui dan gambil faks dari Jakarta, Surabaya dan Yogya, yang dikirim melalui kantor telepon besar di Jalan Lembong —saat itu email masih belum lazim.

Jadi kendati nama para pekerjanya tak dicantumkan, namun pengerjaannya tak disembunyikan. Kami bergelap dalam terang, dan berterang dalam gelap.

Bandingkan dengan Obor Rakyat: yang alamatnya palsu, kantornya tak bisa didatangi. Ada nama pengelola, tapi juga nama samaran. Semuanya berlangsung dalam kegelapan.

Ihwal distribusi. Sebagaimana dialami oleh Darmawan Sepriyossa sendiri, kami mengedarkannya secara terbuka, dan dijual. Berbeda dengan Obor Rakyat, yang dikirim gelap bagai surat kaleng, secara gratis.

Awalnya, perbanyakannya dilakukan dengan fotokopi. Diedarkan di berbagai acara terbuka. Yang mulanya adalah acara-acara protes terhadap pembredelan yang melibakan para seniman dan mahasiswa. Independen diedarkan, dengan pengganti cetak berupa sumbangan bebas yang tak ditentukan nilainya. Dari hasil pengumpulan uang itu, kami menggandakan lagi. Dan seterusnya. Lalu menerbitkan edisi berikutnya, digandakan dengan forokopi, diedarkan dengan cara yang sama, uangnya dipakai menggandakan lagi, dan seterusnya.

Sampai suatu saat, kami mencetaknya. Dimulai dengan ceakan plat kertas, hingga plat logam. Dari waktu ke waktu, sumbangan kolom dari kaum kolumnis berdatangan, juga ilustrasi dari berbagai pelukis: Tisna Sanjaya, Hanafi, Herry Dim, dll. Kami tak lagi mendasarkan perdaran Independen pada sumbangan sukarela, melainkan dijual dengan harga yang ditetapkan. Dan para agennya, kebanyakan para aktivis mahasiswa dan aktivis prs kampus. Rupanya cukup laris, sebagian organisasi kampus dan pers mahasiswa bahkan menjadikan penghasilan dari keuntungan menjual Independen sebagai salah satu andalan keaungan organisasi mereka. Sehingga, ketika kami mengalami kesulitan ihwal pencetakan, dan mengurangi pasokan, mereka protes.

Jadi, ihwal distribusi, Independen dilakukan secara sangat terbuka: yang memasoknyaa jelas, yang mengedarkannya jelas. Urusan itung-itung keuangannya juga jelas antara agen (kebanyakan mahasiswa) dan kami.

Dan akhirnya: ihwal keredaksian. Tentu saja Independen adalah upaya kami untuk melawan sensor Soeharto. Gara-gara kritis, Detik Tempo dan Editor dibredel. Gara-gara pembredelan tiga media itu, seluruh media lain,, istiahnya waktu itu, tiarap. Tak menyuarakan kritik. Bahkan sejumlah media, justru turut menyudutkan tiga media yang dibredel. PWI turut menyudutkan wartawan yang bergabung di Ajliansi Jurnalis Independen. Republika, yang sekarang haluannya soal Prabowo vs Jokowi silakan simpulkan sendiri, waktu itu sama sekali tak menaruh simpati pada korban pembredelan.

Independen dikerjakan oleh para wartawan yang selain eks tiga media yang dibredel, juga oleh para wartawan yang menentang pemberangusan pers. Mereka bekerja pada media “resmi” yang ber-SIUPP —sistem izin wajib waktu itu, namun sebagian berita tidak bisa disiarkan oleh media resmi tempat mereka bekerja, karena akan berurusan dengan aparat Soeharto. Nah, berita yang tak bsia diterbitkan media mereka itulah yang diterbitkan oleh Independen. Berita-berita itu faktual, ditulis dengan standard jurnalisme. Bahkan, berita-berita paling kritis sekalipun, misalnya tentang saham-saham (Ketua Golkar dan Menteri Penrangan waktu itu, yang menandatangani pembredelan) Harmoko di berbagai media, kami turunkan dengan metoda jurnalisme standard. Yang faktanya jelas, datanya kuat, dan menyertakan wawancara dengan Harmoko sendiri —kendati dalam wawancara itu Harmoko cuma dalih-dalih, sembari minta agar beritanya tak usah dimuat.

Berita-berita Independen diturunkan tidak sekadar untuk menyudutkan Harmoko, misalnya. Atau Soeharto. Atau siapapun penguasa Orde Baru yang, katakanlah, kami musuhi. Semua berita yang diturunkan, karena ada faktanya, ada datanya.

Yang tak ada data dan faktanya, kendati memojokkan keluarga Soeharto, tidak kami turunkan.

Suatu waktu ada kiriman berita tentang Tutut alias Siti Hardiyanti Rukmana, puteri sulung Soeharto, yang ditengarai sebagai faktor di balik kelangkaan semen di Indonesia waktu itu. Kiriman berita itu menyebutkan, bahwa kelangkaan semen, dikarenakan Tutut mengekspor sebagian besar produksi semen dari berbagai perusahaan semen Indonesia, ke luar negeri. Khususnya, kalau tak salah ingat, ke Filipina. Itu berita bagus, dan sesuai kepentingan kami untuk selalu membongkar kejahatan yang me;ibatkan keluarga istana dan kroninya. Tetapi datanya tidak ada. Jadi saya minta data penyangganya. Namun si pembuat berita tak bisa memenuhinya. Saya bilang, setidaknya, kasih saya statistik ekspor semen, yang mungkin dari situ kita bisa menarik kesimpulan sebagaimana disebut brita itu. Namun ini juga tak bisa dipenuhi si pembuat berita. Apa boleh buat, kendati kisah Tutut mengakibatkan kelangkaan semen dalam negeri itu bsa jadi berita besar Independen, namun karena datanya tidak solid, saya memutuskan tidak menurunkannya.

Beberapa berita dari Timor Timur—yang kami dukung pergerakan kemerdekaannya, tidak bisa kami muat karena datanya tidak kuat. Ada berita tentang Islamisasi paksa Timor, misalnya, yang ketika kami minta verifikasi lebih jauh, pengirim berita tak bisa memberikannya.

Jadi Independen, kendati tidak punya SUPP, dan nama-nama pengelolanya tidak dicantumkan, kami niatkan seja awal untuk menjadi produk jurnalisme. Itu yang membedakannya dengan selebaran gelap, misalnya.

Dengan itu, Dewan Pers, pengamat media manapun akan memperlakukan Suara Independen sebagai produk jurnalisme biasa —hanya, tak punya SIUPP saja.

Bandingkan dengan Obor Rakyat. Berita-beritanya hanya yang menyudutkan Jokowi, dengan memalsukan fakta dengan menyulut sentimen-sentimen sempit keagamaan. Sesuatu yang justru kami tentang di Suara Independen.

Jadi upaya Darmawan Sepriyossa untuk menyejajarkan Obor Rakyat dengan Suara Independen, adalah penghinaan terhadap Suara Independen.

O, ya, Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, juga Danang Kukuh Wardoyo, ditangkap polisi usai peluncuran edisi khusus Independen di Jakarta waktu itu. Polisi memburu sejumlah orang lain, namun tak berhasil. Baru sejak penangkapan itulah, Independen diubah jadi Suara Indpenden, dan pengerjaannya tak lagi dilakukan terbuka.

Kantor Independen di Bandung ditinggalkan dan dikosongkan. Kami sejak itu mengerjakan Suara Independen dari tempat tersembunyi, dan mencantumkan sebuah alamat kotak surat di Australia sebagai alamat redaksi. Tetapi, tetap saja, apapun yang kami terbitkan, apapun yang kami muat, disusun dan dibuat sebagai sebuah produk jurnalisme. Pertama-tama, itu adalah informasi. Nah bedanya Suara Independen dengan yang lain adalah, media biasa tidak bisa memuat apa yanag dimuat Suara Independen, karena akan mengancam kelanjutan penerbitan mereka.

Nah kembali pada Obor Rakyat Darmawan Sepriyossa dan Setiyardi. Kalau Obor Rakyat itu merupakan produk jurnalisme biasa, mengapa harus diterbitkan secara gelap, padahal sekarang ini —beda dengan zaman Soeharto, aman Suara Inependen, — tidak dibutuhkan izin penerbitan? Jika merupakan produk jurnalisme biasa, mengapa pengelola, alamat redaksi, distribusi, Obor Rakyat disembunyikan? Padahal, berbeda dengan di zaman Soeharto, tidak ada ancaman hukum terhadap para pengelola —lebih-lebih Obor Rakyat menguntungkan Prabowo yang bekas Danjen Kopasus, yang tentu tak punya masalah dengan keamanan. Jika merupakan produk jurnalisme biasa mengapa Obor Rakyat dibagikan gratis, dan tidak dijual — Suara Independen saja yang berisiko dibui, majalahnya dijual. Jika merupakan produk jurnalisme biasa, mengapa Obor Rakyat dikirim secara gelap ke mesjid-mesjid, pesantren-pesantren?

Ging Ginanjar

Jadi bagaimana Darmawan Sepriyossa hendak menyejajarkan Obor Rakyat yang dibuat untuk memojokkan Jokowi kendati tanpa fakta dan data dengan Suara Independen yang produknya didasarkan pada data dan fakta untuk menerobos politik sensor Soeharto ? Bagaimana bisa ia menyejajarkan dirinya —dan Setiyardi yang pernah dipecat Tempo karena skandal keuangan dan kini komisaris sebuah BUMN — dengan Ahmad Taufik dan Item Maryadi, malah dengan Tirto Adhisurjo dan Marco Kartodikromo?

Di ujung apologianya, Darmawan Sepriyossa mengklaim, apa yang dilakukannya bersama Setiyardi (dan jaringan lebih besar, yang mereka lindungi), seaman suatu bentuk perjuangan:

“Jadi, kalaupun sahabat semua menilai pikiran kami naif, kami melihat kerja kecil kami ini sebagai bentuk perjuangan. Perjuangan untuk mengingatkan, perjuangan untuk menyatakan suara—bahkan kalaupun yang bersuara seperti itu di negeri ini tak lebih dari bilangan jari jumlahnya. Dan insya Allah, kami pun selalu merawat perjuangan itu dengan doa. Karena kami membaca melalui kisah para nabi dan orang-orang terpilih, dengan gamblang terlihat bahwa perjuangan dan doa menjadi piranti penting untuk menumbuhkan harapan dan merawat optimisme.”

Bagaimana menghubungkan “pikiran naif,” “kerja kecil,” “sebentuk perjuangan,” “doa,” “para nabi,” “harapan,” dengan pembuatan Obor Rakyat, tabloid penuh kebencian dan manipulasi fakta?

Terakhir, Darmawan Sepriyoso berdalih, ia menggunakan nama samaran, karena sebagai staf inilah.com, ia bisa dikenai sanksi bahkan dipecat. Faktanya, penjelasannya sendiri, “Tentang Obor Rakyat dan Saya,” dimuat di inilah.com —media yang juga bisa kita ketahui haluannya.

Ya begitu dulu saja.