Indopolitika.com  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri (bidik-Red) hasil Pilkada beberapa kabupaten di Provinsi Papua yang ditengarai pernah “bersentuhan” dengan Akil Mochtar, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini duduk sebagai pesakitan dan terancam hukuman seumur hidup.

Sedikitnya ada 15 sengketa Pilkada yang ditangani oleh Akil Mochtar selama menjabat sebagai Ketua MK, dimana menurut KPK dari 15 sengketa Pilkada itu, hanya 1 yang tidak terbukti telah terjadi suap, yakni Pilkada Lampung Selatan, sebagaimana tertuang dalam putusan vonis Akil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dari 15 sengketa Pilkada tersebut, ada 5 sengketa Pilkada yang berasal dari Papua yang pernah ditangani oleh Akil Mochtar yakni Pilkada kabupaten Boven Digoel, kabupaten Asmat, kabupaten Merauke, kota Jayapura, dan kabupaten Nduga.

Beberapa Kepala Daerah yang selama ini disebut dalam pengadilan Tipikor sebagai penyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar patut was – was, karena perlahan namun pasti satu persatu Kepala Daerah “yang dimenangkan” Akil itu dijerembabkan ke dalam hotel prodeo, seperti yang terjadi pada Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masitoh yang telah di tahan KPK karena di duga telah menyuap Akil Mochtar sebesar Rp. 19.8 Milyar.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan, sejumlah nama kepala daerah yang masuk amar putusan Akil sejatinya akan didalami KPK dan tidak akan ditinggalkan begitu saja.

“Itu nanti akan kita review putusan yang sudah ada kaitannya dengan pihak-pihak yang sudah terkait dalam putusan-putusan yang sudah terlebih dahulu diputuskan oleh hakim tipikor akan kami review semua,” ujarnya, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu seperti di lasnir oleh beberapa media nasional.

Busryo menuturkan, semua putusan yang telah dikeluarkan hakim bisa dijadikan sebagai alat bukti yang otentik. Namun untuk me-review itu semua harus ditakar kembali kualitas bukti dari putusan yang dikeluarkan hakim.

“Itu butuh telaah yang mendalam, jadi enggak bisa secara reaktif hanya mengandalkan statement tertentu tanpa kajian yang mendalam,” jelasnya.

15 sengketa pilkada yang diduga ikut dimainkan Akil dan sudah mulai terkuak oleh KPK adalah dugaan keterlibatan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya yang sudah di tahan pekan kemarin, kemudian Bupati Gunung Mas Hambit Bintih malah lebih dulu divonis Hakim Majelis Tipikor selama enam tahun kurungan penjara. Bupati Lebak Amir Hamzah dan Wakil Bupati Kasmin statusnya juga sudah dicekal.

Sementara itu, masih ada pilkada lain yang meliputi Pilkada Kabupaten Buton, Empat Lawang, Pulau Murotai, Tapanuli Tengah, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kota Jaya Pura, Kabupaten Nduga, dan Provinsi Banten. (sp/ind)