Banten – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten pada tahun 2011-2013 yang menyeret mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum Ratu Atut, Tubagus Sukatma menjelaskan berkas kasus alkes dengan terdakwa kliennya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pekan depan.

“Kemungkinan pekan depan berkas Ibu Atut  terkait kasus alkes akan dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Kami masih menunggu panggilan dari JPU KPK. Kami telah menerima surat dakwaan perkara atas nama terdakwa klien kami Ratu Atut Chosiyah dari JPU KPK,” ujar Sukatma.

Menurut Sukatma, sidang perdana kasus alkes dengan terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU KPK, bakal terungkap fakta yang selama ini tertutup rapat terkait  dugaan keterlibatan mantan Gubernur Banten Rano Karno, yang pada kasus itu terjadi masih  menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.

“Ini akan menjadi fakta persidangan. Keterlibatan Rano Karno dalam menikmati keuntungan dari proyek  alkes tersebut akan terungkap, karena tercatat dalam dokumen resmi surat dakwaan JPU KPK. Ini  hanya satu fakta, masih ada fakta lain yang akan terungkap jika kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mulai disidangkan,” jelasnya.

Sukatma membenarkan bahwa dalam dakwaan JPU KPK, tercatat nama mantan Gubernur Banten Rano Karno menerima dana dari proyek alkes sebesar Rp 300 juta.
“Mudah-mudahan sidang mulai digelar pekan depan.  Fakta itu akan terungkap semuanya,” katanya.

Sementara Febri Diansyah Juru bicara KPK saat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut (Jum’at, 3 Maret 2017) menyatakan, jika yang dimaksud dakwaan terhadap Ratu Taut yang belum dibacakan di pengadilan, tentu dirinya belum bisa memberi tanggapan. Menurutnya lebih baik sama-sama menunggu saja digelarnya persidangan yang merupakan kewenangan pengadilan.

Namun menurutnya jika kemudian ada nama Rano Karno yang muncul dalam proses persidangan sebelumnya dan dakwaan sebelumnya, ataupun nama-nama yang muncul setelah dakwaan dibacakan di persidangan (Atut) tentu akan menjadi perhatian bagi KPK.

“Karena ‎kami akan menyimak dan mempelajari setiap fakta yang muncul di persidangan, termasuk indikasi ada peran dari nama yang muncul itu, dalam hal ini Rano Karno atau pihak-pihak lain yang memang memiliki bukti yang kuat. Sudah cukup banyak kasus  yang kita tangani yang kemudian berkembang pasca proses persidangan,” ujarnya.

Febri menambahkan sepanjang bukti-bukti cukup untuk menjerat nama-nama yang tercantum atau disebut dalam dakwaan (Atut) termasuk didalamnya nama Rano Karno, maka tak ada alasan untuk tidak menindaklanjutinya.