Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung Idil Akbar, mengatakan, apapun keputusan DPR nanti soal Perppu pilkada, sosok Presiden SBY yang selama ini menjadi pihak yang disorot negatif atas penetapan Undang Undang Pilkada, akan berbalik diuntungkan.

Menurut Idil Akbar, keluarnya Perppu Pilkada lebih dilandasi alasan politis penyelamatan personal. Tidak ada alasan konstitusional yang masuk akal atas munculnya perppu pilkada tersebut.

“Saya melihat Pak SBY memainkan political trick dalam Perppu ini. Pak SBY melakukan sesuatu untuk menjaga marwah politiknya,” ujar Idil, dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin (4/10).

Idil menilai, munculnya Perppu Pilkada disebabkan rentetan persoalan yang terjadi antara SBY dengan Partai Demokrat. Dalam mendukung pilkada langsung, SBY selaku presiden tidak mengambil opsi menarik pembahasan RUU Pilkada.

SBY melalui Partai Demokrat memilih menyampaikan pilihan pilkada langsung, dengan tambahan 10 syarat yang menjadi hal yang mutlak dan absolut.

“Saat di paripurna, justru tidak ada upaya memperjuangkan itu, dengan memilih walkout,” kata Idil.

SBY mengaku tidak mengetahui sebab musabab terjadinya walkout, dan berjanji akan mengusut secara etik anggota Partai Demokrat yang menginisiasi hal itu. Idil menilai, sikap walkout itu kemungkinan diketahui oleh SBY.

Apalagi, vonis etik yang disebut SBY itu sampai saat ini tidak pernah dikeluarkan. “Pada situasi ini, SBY mencoba mengeluarkan perppu yang menjadi bagian dari trik politik tadi,” ujarnya.

Dalam situasi itulah, kecaman publik terhadap SBY mayoritas berubah. Setelah Perppu Pilkada diteken dan diserahkan ke DPR, perdebatan itu akan kembali ke parlemen lagi. Konstelasi di DPR akan menjadi sorotan utama publik atas hasil akhir, diterima atau ditolakanya Perppu Pilkada.

“Jadi ingin mengalihkan situasi itu, supaya yang dikecam adalah DPR jika nanti menolak. Apa pun hasilnya, menguntungkan buat SBY, tapi mungkin ada deal-dengan Koalisi Merah Putih,” ujarnya memprediksi. (jp/ind)