Indopolitika.com   Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, dinilai blunder dalam debat kandidat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (5/7) malam. Khususnya menyangkut pembahasan renegosiasi kontrak migas dan tambang.

“Maksud hati (Hatta) hendak menunjukkan pengalaman, tapi justru dituntut pertanggungjawaban karena kegagalan renegosiasi. Di sisi lain (Hatta) menciptakan blunder bagi Prabowo, karena dia dan adiknya, justru mendukung perpanjangan kontrak,” kata Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan, di Jakarta, Minggu (6/7).

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan Hatta dalam debat justru menjadi pukulan baik setelah Jusuf Kalla (JK) mempertegas perlunya dilakukan investigasi terhadap proses perpanjangan kontrak Freeport dan Newmont. Terlebih JK menyinggung pihak-pihak yang diduga diuntungkan dalam perpanjangan kontrak tersebut.

Ditambahkan, isu renegosiasi kontrak sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari Hatta. Karena Hatta dalam hal ini duduk sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Tim Renegosiasi Freeport. Namun renegosiasi molor sehingga menyebabkan merugikan keuangan negara dan mengurangi kewibawaan hukum.

Untuk diketahui, dalam debat terakhir yang digelar KPU, Sabtu (5/7), JK mempertegas perlunya dilakukan investigasi terhadap proses renegosiasi Freeport dan Newmont.

“Saya sangat setuju dibikin investigasi. Lihat Freeport, siapa yang pernah memiliki saham di situ, dan lihat siapa yang punya. Lalu Newmont, siapa yang memegang? Dulu itu milik nasional. Jadi saya sangat setuju investigasi,” ucapnya.

JK juga mempertegas tanggapan atas apresiasi Prabowo  terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena keberhasilan penandatanganan renegosiasi kontrak Gas Tangguh sebenarnya sudah dimulai sejak dirinya menjadi Wakil Presiden, 2008 silam.

JK lantas menyinggung pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dimana setiap empat tahun sekali kontrak perusahaan asing tersebut harus direnegosiasi.

“Saat saya wapres, keputusan Pemerintah saat itu adalah saham Newmont diberikan ke negara atau BUMN. Begitu saya tak ada, menko perekonomian langsung memberikan ke daerah dan swasta, dan menurut warga NTB itu tak pernah memberikan dividen,” katanya. (Ant/ind)