Pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan 65 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wakil Presiden Boediono mengatakan, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari laporan keuangan, namun ini sasaran untuk good government agar dapat mengelola pemerintah dengan baik.

“Untuk itu, saya minta kerja keras untuk yang belum dicapai dan akan dicapai. Tidak ada jaminan, yang telah memperoleh WTP bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Upaya harus kita lakukan dan lebih baik lagi,” ucap Boediono dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Boediono mengungkapkan, suatu keberhasilan pemerintahan dalam reformasi birokrasi adalah bersih dan bebas dari korupsi, salah satunya WTP atas laporan pertanggung jawaban keuangan.

“Namun pekerjaan jauh dari selesai, upaya untuk menciptakan kualitas keuangan, kita tingkatkan karena banyak k/l yang belum terima opini WTP termasuk laporan pemerintah pusat yang masih ada Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” tegas Boediono.

Untuk itu, Boediono mengatakan, ini momen penegasan pemerintah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh di 2015. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara. (oz/ind)

“Akuntansi berbasis akrual juga akan memberikan gambaran yang menyeluruh terkait kinerja dan posisi keuangan pemerintah yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan seperti pemerintah, DPR/D, investor, akademisi serta masyarakat umum,” tegasnya.

Menurut laporan yang diterima, lanjut Boediono mengatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sedang siapkan proses penyiapan sumber daya manusia dan prasarana mendukung, untuk kesiapan akuntansi berbasis akrual dan teknologi informasi.

“Dengan sisa waktu, saya minta Menkeu untuk mempersiapan pada lingkungan Pempus. Untuk Pemda, saya minta kemendagri, untuk koordinasikan akuntansi berbasis akrual. Selain itu saya juga minta seluruh menteri, gubernur, walikota agar instruksikan bawahannya menyiapkan langkah-langkah akuntansi berbasis akrual,” tukasnya. (rzk)