Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Elza Syarif, mempertanyakan sikap sejumlah advokat yang akan mendaftarkan diri sebagai pihak terkait tidak langsung dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, kelompok yang tergabung dalam Koalisi Advokat untuk Demokrasi (KAUD) itu merupakan pihak luar dan tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk ikut mendaftar sebagai pihak terkait .

“Dia pihak (yang bersengketa) bukan? Kalau bukan kenapa harus ikutan?” kata Elza, saat menyerahkan berkas perbaikan permohonannya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014) siang.

Sebelumnya, anggota KAUD Todung Mulya Lubis bersama sejumlah advokat lainnya terlebih dahulu mendatangi Gedung MK untuk mendaftarkan diri sebagai pihak terkait.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Todung juga mengaku keberatan dengan gugatan pilpres yang diajukan Prabowo-Hatta dan meminta MK menolaknya.

“Kenapa harus keberatan, ini upaya hukum, dia kan mengerti hukum. Dengan gaya begini, dia justru menghalangi demokrasi. Kami melakukan ini sesuai hukum,” tegas Elza.

Elza mengaku pihaknya tidak merasa terganggu dengan sikap yang dilakukan oleh Todung tersebut. Sebaliknya, Elza ia merasa kasihan kepada Todung yang dinilainya mumpuni dalam bidang hukum.

“Kita kasihan saja dengan kredibilitasnya yang besar,” kata Elza.

Sebelumnya diberitakan, Perwakilan dari Koalisi Advokat untuk Demokrasi Todung Mulya Lubis mengatakan, permohonan yang diajukan koalisi kepada Mahkamah Konstitusi agar dilibatkan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan bentuk dukungan mereka pada Komisi Pemilihan Umum.

Todung mengatakan, koalisi menilai rangkaian pemilu presiden dan penetapan hasil rekapitulasi suara pilpres oleh KPU berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. Meski ditemukan beberapa tindakan pelanggaran administrasi, menurut Todung, hal tersebut tidak berpengaruh signifikan pada hasil pilpres. (ant)