Indopolitika.com  Tim pemenangan nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) siap untuk mengawal dan mengawasi agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 berlangsung secara benar, jujur dan jauh dari praktik manipulatif dan curang.

Anggota tim kampanye nasional Jokowi – JK, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Kamis (3/7/2014), mengatakan pengalaman Pemilu 2014 menjadi pelajaran yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas pilpres. Sehingga, potensi kecurangan dan penggelembungan suara harus segera diantisipasi.

“Memfokuskan untuk melihat, mengawasi dan mengawal penghitungan rekapitulasi suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Pusat. Belajar dari pengalaman pemilu, terdapat penyelenggara seperti PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota yang melakukan proses manipulasi dan penggelembungan suara, apakah mereka ini diganti, atau bertugas kembali?” kata Ferry di Posko Pemenangan Jokowi – JK di Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Ia menambahkan, ancaman terjadinya manipulasi dan penggelembungan suara disebabkan tidak terstrukturnya rekapitulasi oleh penyelenggara dari tingkat TPS hingga pusat.

Selain itu, ia juga menyoroti jumlah surat suara yang tersedia harus sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses penghitungan mengawal dan mengawasi mulai dari surat suara. Berapa jumlah surat suara yang tidak terpakai.

“Sudah pernah ada yang terbukti. Ini akan dicermati, tidak hanya di penyelenggara, terutama pada alokasi waktunya. Tidak boleh terjadi proses rekapitulasi di kecamatan, apabila di desa belum selesai. Contohnya, proses rekapitulasi pemilu Maluku Utara sudah presentasi di tingkat pusat, tapi ternyata di ada satu kabupaten yang belum menyelesaikan penghitungan suaranya dan itu terbukti jelas,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan, pentingnya netralitas aparatur negara, terutama kepala daerah yang menjadi tim sukses salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden.

“Netralitas ini bahkan untuk monitoring pilpres sebaiknya oleh menkopolhuk HAM, bukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden telah teredusir fungsinya karena telah menjabat sebagai ketua umum partai politik tertentu yang sudah mendukung salah satu pasangan calon. Agar tidak ada penafisran yang mengganggu dari proses pilpres ini, kita menyarankan monitoring pilpres tidak dilakukan oleh presiden langsung. Contoh kecil saja, ada staf khusus di kantor (presiden) yang menjadi Pemimpin Redaksi Obor Rakyat. Ada kesan pembiaran. Ini akhirnya merembet pada kinerja anak buahnya. Polri sepertinya juga ikut mati angin,” tandasnya. (*/ind)