Dana bantuan partai politik yang baru saja disahkan pemerintah hanya sebagai stimulan. Anggaran yang sekisar seribu rupiah per kursi tentu dinilai tidak cukup untuk membiayai kebutuhan partai.

“Kalau ke saya itu, dana diserahkan ke parpol untuk kaderisasi, dan lain-lain itu terserah parpol. Namun tidak besar, hanya stimulan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Mendagri menjelaskan, anggaran dari pemerintah ini tidak bisa mendanai berbagai kegiatan serta kebutuhan parpol. Mereka tetap harus berpegang pada iuran anggota dan bantuan dari pihak ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mendagri, kalau sekadar usul pemerintah sebaiknya dana ini fokus untuk pendidikan karakter. Namun, sebagian parpol, ingin agar pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan mereka, misal kebutuhan anggaran untuk saksi pemilu.

“Sebab, di UU Pemilu ditolak untuk anggaran saksi. Bisa saja, bantuan ini diserahkan buat anggaran saksi. Parpol inginnya luwes,” ungkap Tjahjo.

Meski begitu, Mendagri berpesan agar parpol bisa memanfaatkan dana tersebut secara benar untuk kepentingan parpol. Sebab, tetap ada pertanggungjawabannya ke pemerintah lewat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang penting digunakan buat kepentingan parpol. Kan itu luas. Kami tidak boleh mendikte, karena ini hak independen parpol. Mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda,” ujarnya. (jpp/ind)