Suasana musyawarah nasional di Bali yang berlangsung kondusif kini tengah memasuki agenda pandangan umum dari DPD. Tadi malam, Senin (1/12) sudah disampaikan pandangan dari 16 DPD Provinsi dan hari ini, Selasa (2/12) 18 DPD sisanya akan memberikan pandangan. Namun dengan hanya ada satu calon dan mayoritas DPD menerima LPJ, maka peluang aklamasi memutuskan ARB menjadi ketum sangat terbuka.

Diterimanya LPJ dan besarnya peluang aklamasi ini ditanggapi oleh kader muda Golkar, Fitron Nur Ikhsan. Menurutnya, aklamasi hanyalah cara karena suara mayoritas, dalam bentuk yang simple. Jika tidak mayoritas, aklamasi tidak akan terjadi. Pemungutan suara atau aklamasi keduanya mempunyai potensi hasil yang sama, karenanya dipilih metode yang simple. “Itulah musyawarah mufakat. Dan jika ini terjadi, berarti ARB mampu melakukan konsolidasi dan komunikasi politik yang baik sehingga bisa dipilih secara aklamasi,” ujar Fitron Nur Ikhsan, Selasa, (2/12).

Menanggapi kemungkinan munculnya munculnya partai baru akibat ketidakpuasan kelompok lawan politik yang dimotori Agung Laksono, Fitron menegaskan itu sebagai tantangan. Menurutnya, tantangan terbesar politik adalah memenej ketidakpuasan dan itu adalah pelajaran terberat dari setiap munas Golkar. Menurutnya, ARB harus mengambil inisiatif dan langkah khusus untuk memberikan ruang bagi jalannya gagasan, cita-cita dan energi positif para senior partai yang bersebrangan dengannya. “Pak JK, Pak Agung, Pak Priyo dan lainnya adalah para senior. Mereka aset Golkar, mereka tokoh dan seharusnya juga guru bangsa. Dalam politik jika ada gagasan yang tidak bisa dipersatukan seharusnya tidak harus membelah diri. Karenanya menjadi urgent untuk mengakomodasi gagasan-gagasan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu Agung Laksono memastikan Munas yang sah adalah Munas yang digelar pada Januari 2015. “Saya membuka diri terhadap islah. Namun, karena munas IX terus dilakukan Aburizal, upaya Islah menjadi sulit. Pernyataan ini senada dengan Leo Nababan, Munas Golkar versi Agung cs akan dilaksanakan pada Januari 2015. “Ini yang legal karena memiliki dasar, yakni rekomendasi Munas 2009 di Pekanbaru, Riau. Andai terjadi dualisme kepemimpinan, kami siap bertarung di pengadilan,” tutur Leo.

Menanggapi kemungkinan pecahnya partai Golkar karena kedua kubu sama-sama ngotot memiliki landasan hukum yang sah, pengamat politik dari Indexpolitika, Denny Charter mengatakan seharusnya itu tak perlu terjadi. “Orang-orang itu cukup senior di dunia politik, masa tidak bisa kompromi dan negosiasi. Seharusnya upaya konsolidasi di dalam partai menjadi perhatian dan concern semua pihak. Jika munas IX Golkar ini juga melahirkan partai baru, maka anggapan publik tentang politik belah bambu oleh pihak tertentu terhadap Golkar menjadi nyata,” ujar Denny. (ind)