Tuntut Mundur, Rumah Dinas Plt Gubernur Banten Rano Karno Disegel Mahasiswa

Para mahasiswa melakukan aksi membentang spanduk yang bertuliskan: “Rano Harus Mundur dari Jabatannya Sekarang Juga,” “Rano Karno Pembohong Besar,” dan “KPK Segera Usut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Banten 2013.”


Indopolitika.com  Desakan agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mundur dari jabatannya saat ini semakin kencang diserukan oleh para mahasiswa di Banten.

Puluhan mahasiswa melakukan aksi menyegel rumah dinas Plt Gubernur Banten Rano Karno yang terletak di Jl Jenderal Ahmad Yani No 161A,  Ciwaktu, Kota Serang, guna menuntut Rano Karno mundur dari jabatannya karena tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Banten.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Banten untuk Rakyat (Pendobrak) tersebut, pada awalnya melakukan aksi demonstrasi di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Kamis (17/7) sekitar pukul 14.00 WIB.

Para mahasiswa melakukan aksi membentang spanduk yang bertuliskan: “Rano Harus  Mundur dari Jabatannya Sekarang Juga,”  “Rano Karno Pembohong Besar,” dan “KPK Segera Usut  terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK  terhadap APBD Banten 2013.”

Selain membentang spanduk, para mahasiswa juga secara bergantian melakukan orasi mendesak agar Rano Karno mundur dari jabatannya karena LHP BPK terhadap APBD 2013 mendapat predikat under disclaimer.

Setelah kurang lebih selama 30 menit melakukan orasi di Perempatan Ciceri, para mahasiswa kemudian bergerak ke rumah dinas Plt Gubernur Banten Rano Karno yang letaknya sekitar 500 meter dari Perempatan Ciceri.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muktar Ansori Atijani, dalam orasinya menegaskan, Rano Karnno sejak menjabat sebagai wakil gubernur Banten, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hal ini terjadi karena Rano Karno sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Banten.

“Rano Karno pada saat menjadi wakil gubernur Banten pernah berjanji, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LHP BPK, maka ia akan mundur dari jabatannya. Faktanya, saat ini LHP BPK RI Perwakilan Banten memberikan predikat under disclaimer terhadap pengelolaan APBD Banten 2013. Karena itu, kamis dari Aliansi Pendobrak Banten mendesak Rano Karno untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu melaksanakan tugasnya secara baik dan benar,” tegas Muktar.

Menurut Muktar, buruknya pengelolaan keuangan dalam APBD Banten 2013 terjadi karena lemahnya pengawasan internal. Pengawasan internal tersebut merupakan tugas seorang wakil gubernur sebagaimana diamanatkan undang-undang.

“Tugas pengawasan internal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rano Karno pada saat menjabat sebagai wakil gubernur Banten. Apalagi tugasnya saat ini menjadi Plt Gubernur Banten semakin berat. Kami sangat menyangsikan kemampuan Rano Karno memimpin Banten,” tegasnya.

Muktar menegaskan, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 26 huruf b ditegaskan bahwa wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

“Rano Karno sejak sebagai wakil gubernur Banten memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal dengan menindaklanjuti laporan atau hasil pemeriksaan BPK. Namun, hal itu tidak pernah dilaksanakan Rano Karno sehingga akibatnya Pemprov Banten dapat predikat under disclaimer dari BPK terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2013. Predikat  tidak memberikan pendapat dari BPK ini merupakan pertama kali terjadi selama 13 tahun usia Provinsi Banten. Kami menyangsikan kapabilitas dan kemampuan Rano Karno memimpin Banten,” ujarnya.

Muktar menegaskan, aparat penegak hukum di Banten dan KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Banten pada APBD 2013 sebagaimana telah dituangkan dalam LHP BPK RI Perwakilan Banten.

“BPK RI terkesan menutupi kebobrokan di Banten karena tidak merekomendasikan kepada aparat penegak hukum ketika menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam pengelolaan APBD di Banten. Seharusnya BPK RI Perwakilan Banten melaporkan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyelewengan dana APBD Banten 2013 sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010.”

“Kami juga mendesak KPK agar menindaklanjuti fakta yang terungkap di pengadilan bahwa Rano Karno pernah menerima aliran dana  sebesar Rp 1,28 miliar dari PT Bali Pasific milik terdakwa Tubagus Chaeri Wardana. Selain itu, KPK juga harus menelusuri keterlibatan Rano Karno dalam kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa Pilgub Banten 2011, senilai Rp 7,5 miliar. Atut dan Rano merupakan satu paket. Dengan adanya vonis hakim di Pengadilan Tipikor di Jakarta bahwa terdakwa Akil Mochtar terbukti menerima gratifikasi dari sengketa Pilgub Banten 2011, maka keberadaan Rano selaku wakil gubernur dan sekarang menjabat sebagai Plt Gubernur Banten menjadi inkonstitusional,” ujar para mahasiswa.

Seusai melakukan aksi segel dan teatrikal di pintu gerbang rumah dinas Plt Gubernur Banten Rano Karno, para mahasiswa kemudian membubarkan diri secara tertib.

Untuk diketahui, BPK RI Perwakilan Banten telah secara resmi menyerahkan LHP atas laporan keuangan Pemprov BAnten tahun anggaran 2013, pada rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat parpurna DPRD Banten, Senin (16/6).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2013, BPK telah mengungkapkan 40 temuan terdiri atas 12 temuan terkait sistem pengendalian internal, dan 28 temuan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan signifikan yang cukup material yang ditemukan yakni penatausahaan persediaan senilai Rp 94,79 miliar pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Kesehatan, RSUD Banten, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kurang memadai.

Selain itu, aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan pengadaan tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Dinas Kesehatan, tidak dapat diyakini sebesar Rp 193,22 miliar, serta sejumlah persoalan lainnya. (sp/ind)

Next post Serapan APBD Banten Mandeg, Rano Karno Dianggap Tidak Bisa Bekerja

Previous post Penangkapan KPK di Karawang Juga Libatkan Anak Perusahaan PT Agung Podomoro Land

Related Posts