Pakar hukum tata negara, Refly Harun meyakini, UU Pilkada yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, dini hari tadi bakal dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) jika badan peradilan tertinggi itu konsisten akan penegakan konstitusi. Sebab, mekanisme pilkada melalui DPRD telah menggusur esensi kedaulatan rakyat.

“Saya berharap MK bisa konsisten ,karena kedaulatan rakyat dalam memilih itu yang paling esensial. MK pernah mengatakan pilkada yang tidak membuka jalur independen adalah inkonstitusional. Semoga MK konsisten,” kata Refly, Jakarta, Jumat (26/9).

Kendati hakim konstitusi Patrialis Akbar sempat menyebut lebih menghendaki pilkada melalui DPRD, menurut Refly, hal itu tidak menandakan pernyataan mantan politisi PAN itu mewakili sikap lembaganya dalam mengadili perkara UU Pilkada nantinya.

“Saya pribadi berharap MK bisa mendengarkan hati nurani masyarakat, terlepas dari adanya hakim MK yang mengatakan lebih menghendaki pemilihan lewat DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, ekses yang muncul dari UU Pilkada adalah masyarakat telah kehilangan hak untuk memilih dan dipilih. Otomatis, pemilihan melalui DPRD meniadakan peluang calon independen maju sebagai kepala daerah.

Dengan demikian, keputusan DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada bertentangan dengan keputusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang mengharuskan pilkada membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah di dalam pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia

“Definisi perseorangan adalah calon independen. Artinya, dengan adanya pemilihan melalui DPRD maka kesempatan calon independen maju telah hilang,” katanya.

Refly berpandangan, meskipun DPR memiliki kebijakan untuk menentukan pelaksanaan pilkada, bukan berarti sistem yang digunakan menyalahi ketentuan UUD 1945.

Sebab, setelah amendemen UUD 1945 dilakukan ketatanegaraan Indonesia telah bergeser yakni, kedaulatan rakyat tidak diukur oleh MPR tetapi UUD 1945.

“Kedaulatan rakyat harus melalui UUD 1945 bukan berdasarkan MPR. Dan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan DPRD masyarakat telah kehilangan dua hak yang paling esensial yaitu hak dipilih dan memilih,” jelasnya. (sp/ind)