Wacana Mempercepat Penyelenggaraan Munaslub Golkar Dinilai Tidak Relevan

Syarat untuk menyelenggarakan munas atau munaslub pun tak ringan. Salah satu syaratnya, kata Akbar, harus disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah pengurus DPD I (setingkat provinsi) Partai Golkar seluruh Indonesia, atau 22 dari 33 DPD Tingkat I


Indopolitika.com  Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tanjung menilai wacana mempercepat penyelenggaraan Musyawarah Nasional partai dari jadwal tahun 2015 menjadi 2014, tidak relevan. Sebab, keputusan penyelenggaraan Munas tahun 2015 adalah keputusan Munas sebelumnya di Pekanbaru, Riau pada 2009.

Munas, kata Akbar, merupakan forum tertinggi di Partai Golkar. Karena itu, jika ada yang berniat mengubah keputusan munas, harus melalui forum yang setara, yaitu munas atau munas luar biasa (munaslub). Keputusan Munas tidak dapat diubah lewat forum yang tingkatnya di bawah Munas, seperti rapat pimpinan nasional (rapimnas) atau bahkan rapat pleno.

“Jadi, (wacana mempercepat penyelenggaraan munas) tidak relevan-lah,” kata Akbar usai buka puasa bersama Keluarga Besar Partai Golkar di Jakarta, Sabtu 19 Juli 2014.

Syarat untuk menyelenggarakan munas atau munaslub pun tak ringan. Salah satu syaratnya, kata Akbar, harus disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah pengurus DPD I (setingkat provinsi) Partai Golkar seluruh Indonesia, atau 22 dari 33 DPD Tingkat I. Akbar mempersilakan siapa pun yang mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 22 DPD I Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munaslub.

Akbar menganggap sebanyak 25 DPD I Partai Golkar yang hadir pada acara buka puasa bersama itu tak sedikit pun berpikir untuk menyelenggarakan munaslub. “Di sini tidak ada sama sekali pikiran munaslub. Karena itu tidak ada keinginan Munas tahun 2014,” ujarnya.

Acara buka bersama kali ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan sejumlah petinggi partai seperti Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Setya Novanto.

Juga hadir 25 dari 33 DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia. Mereka yang tak hadir, menurut panitia, akibat kendala teknis, seperti tidak dapat tiket pesawat untuk ke Jakarta. (vn/ind)

Next post EE Mangindaan Bantah Partai Demokrat Ikut Koalisi Permanen Merah Putih

Previous post Situasi Masih Aman, Polri Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Rusuh 22 Juli

Related Posts