Hatta Rajasa bukan orang baru di pemerintahan. Sejak tahun 2001, Hatta sudah menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada Kabinet Gotong Royong. Hatta juga dipercaya sebagai Menteri Perhubungan, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II.
Namun, seabrek jabatan Hatta itu dinilai tak melulu karena faktor kompetensi. Sebab sebagai seorang politisi, Hatta juga dikenal sosok yang piawai berdiplomasi dan lincah bernegosiasi.
“Lincah dan licin. Ke gerbong mana pun bisa masuk, selama ada celah,” kata Pengamat Komunikasi Politik Fathurahman Sidiq dalam diskusi Menakar Plus-Minus Pasangan Pilpres di Jakarta, Rabu (28/5).
Menurutnya, kekuatan diplomasi dan negosiasi jadi kelebihan tersendiri sosok Hatta Rajasa. Hanya saja, kelebihan semacam ini sangat berbahaya jika menyasar pada kepentingan pribadi.
“Contoh, kasus anaknya Rasyid Rajasa. Hukum terbeli dengan alibi damai dengan pihak korban. Aparat juga beda perlakuannya,” ujarnya.
Selain kasus anaknya, lanjut Fathurahman, nama Hatta Rajasa juga beberapa kali disebut dalam kasus korupsi. Sebutlah korupsi pengadaan KRL bekas dari Jepang, pengadaan dermaga dan bandara di wilayah Timur Indonesia, juga kasus impor daging. Tetapi, ucapnya, sampai sekarang Hatta Rajasa tak pernah tersentuh.
“Ya paling tidak jelaskan secara gamblang, jangan seolah-olah menghindar,” jelasnya.
Karena itu, ia khawatir jika kelak Hatta Rajasa jadi wakil presiden akan kendalikan penuh birokrasi. Dengan demikian, birokrasi pemerintah akan dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu.
“Saya tidak anti Hatta Rajasa. Cuma saya melihat potensi itu perlu diwaspadai,” tandasnya.
Sementara itu, Didin Rahmatullah yang juga jadi pembicara pada kesempatan tersebut mengemukakan, kekhawatiran publik pada karakter Hatta Rajasa terbilang wajar. Sebab menurutnya, dalam beberapa kasus yang dikaitkan dengan namanya selalu menyisakan tanda tanya.
“Iya, anti klimaks. Tiba-tiba udah selesai, gak jelas juntrungannya. Seolah sengaja diredam,” katanya.
Atas dasar itu,menurutnya, masih ada waktu bagi Hatta Rajasa untuk meyakinkan keraguan publik. “Kalau mau masih ada,” pungkasnya. (ind)
Tinggalkan Balasan