Koalisi Merah Putih hingga saat ini masih solid karena tujuan mereka belum tercapai. Setelah bagi-bagi kekuasaan di DPR, MPR, masih ada bagi-bagi kekuasaan di komisi-komisi.

Setelah itu semua tercapai anggota DPR pasti butuh pemilik anggaran, yaitu presiden. Bahkan melalui program presiden terpilih Joko Widodo, anggota DPR juga tidak berani menolak kebutuhan program itu di dapilnya.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia Yunarto Wijaya dalam Diskusi “Kabinet Harapan Rakyat” di Menteng, Jakarta, Kamis (9/10/2014). Jokowi mungkin kalah 5-0 tetapi Yunarto yakin Jokowi tidak kalah sebagai presiden.

Jika hal itu ditambah dengan tekanan masyarakat, Yunarto yakin Jokowi akan kuat. “Tidak mudah kok menghadapi amukan masyarakat,” kata Yunarto.

Begitu pula mustahil menurut Yunarto bagi pihak tertentu yang ingin mengubah UUD 1945. Yunarto mengatakan untuk mengubah UUD ini pun punya proses yang sangat panjang.

Lantas, jika tidak dimakzulkan, Yunarto menilai masih ada pula kekhawatiran negara stagnan atau mengalami deadlock terus-menerus karena hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak akur.

Namun, Yunarto melihat banyak hal yang akan menjauhkan Jokowi dari upaya penjegalan.

“Jangan percaya ada yang namanya koalisi permanen. Koalisi permanen itu utopis. Pemerintahan SBY sudah menunjukkan koalisi yang bahkan sudah diikat setgab dan ada bagi-bagi kekuasaan menteri goyang juga,” kata Yunarto. (pr/ind)