Indopolitika.com –  Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan calon presiden dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) bahwa mengadakan lelang jabatan untuk mengisi posisi menteri bukan hal mudah.

Apalagi lanjut Yusril, lelang jabatan menteri yang akan dilakukan Jokowi jika terpilih menjadi Presiden sama seperti lelang jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta yang telah dilakukannya.

“Saya hanya ingin mengingatkan beliau, menyamakan rekrutmen menteri dengan rekrutmen lurah dan camat tidaklah mudah dan sederhana,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu di akun Twitter-nya @Yusrilihza_Mhd yang diunggah Jumat (30/5) malam.

Menurut Yusril, PNS yang mengikuti lelang jabatan lurah dan camat tidak memiliki peran apapun dalam membuat Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Beda dengan partai-partai, kelompok dan perorangan yang berpengaruh yang sejak awal ikut berjuang mendukung Jokowi jadi Presiden. Mereka ikut berjuang mungkin dengan segala resiko mengorbankan banyak hal termasuk resiko politik dan harta benda,” ujarnya.

Mereka yang berjuang secara politik memberikan kontribusi bagi terpilih seseorang jadi Presiden, kata Yusril, sangat langka jika tanpa mengharapkan apa-apa. “Jarang-jarang ada yang lillahi ta’ala,” kata Yusril lagi.

Lagipula tegas Yusril, jabatan menteri itu bukan jabatan birokrasi, melainkan jabatan politik. Karena itu, ia meragukan Jokowi bisa merealisasikan rencana lelang jabatan menteri.

“Kecuali Pak Jokowi menjelaskan secara detil, bagaimana caranya lelang jabatan untuk mengisi kabinet tersebut dilakukan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak akan asal-asalan membagi kursi menteri kepada partai lain jika terpilih jadi presiden.

Dia mengaku ingin membentuk sebuah pemerintahan yang dilandasi ideologi yang kuat. Karenanya, dalam hal berkoalisi, Jokowi akan sangat selektif dalam memilih rekan.

“Tidak ada yang namanya nego-negoan dan lobi-lobi, dalam artian pakai duit. Tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri,” tegas Jokowi saat itu.(ris/ind)