Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan pintu terowongan yang ada di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, akan ditutup pada 1 Oktober 2013 untuk mulai diairi.
“Nanti 1 Oktober saat waduk ditutup untuk diairi, sudah tidak ada warga yang ada di sana. Sudah diatur ke mana mereka akan dipindah,” kata Joko Kirmanto usai rapat koordinasi perekonomian di Jakarta, Selasa, (4/6).
Joko mengatakan bahwa rapat koordinasi itu bukan membahas kapan pembangunan bendungan itu akan selesai, melainkan bagaimana menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di sana untuk segera dipindahkan.
Menurut Joko, anggaran ganti rugi untuk warga yang terkena proyek pembangunan Bendungan Jatigede sudah ada, salah satunya di Kementerian Perumahan Rakyat. Warga akan direlokasi dan dibuatkan rumah di sekitar bendungan.
“Masyarakat akan dibuatkan rumah di luar bendungan, anggarannya ada di Kemenpera. Mereka menyatakan sudah siap dan melaporkan sudah tender,” tuturnya.
Joko mengatakan, berdasarkan perencanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, relokasi warga yang terkena proyek Bendungan Jatigede tidak akan jauh dari lokasi tinggal mereka saat ini.
“Rencana relokasi di sekitar situ. Mudah-mudahan tidak mengganggu mata pencaharian warga,” ujarnya.
Joko juga membantah bila pembangunan Bendungan Jatigede dibiayai investasi dari China.
Dia mengatakan bahwa bendungan tersebut dibiayai dari APBN yang sebagian dananya berupa pinjaman dari China.
“Setelah bendungan jadi kan bisa dimanfaatkan untuk macam-macam seperti pariwisata dan lain-lain,” katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan Bendungan Jatigede akan menjadi bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta dengan volume air di atas satu miliar kubik.
Hatta mengatakan bendungan itu berpotensi membangun kesejahteraan masyarakat karena airnya bisa digunakan untuk mengairi sawah pertanian sampai dengan 90.000 hektare, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta aktivitas ekonomi lainnya. (ant)
Tinggalkan Balasan