10 Persoalan di Draf RUU KPK yang jadi Polemik

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA – Revisi UU KPK yang lagi digarap DPR semakin menjadi bola panas. Minggu (8/9), pegawai KPK menggelar aksi dengan membagikan seribu bunga di Bundaran HI.

Ternyata ada 10 persoalan yang dipermasalahkan para pegawai KPK. Berdasarkan situs KPK, 10 persoalan tersebut meliputi:

Baca Juga:

Pertama, Indepensi KPK terancam hilang. Sebab, KPK tak lagi disebut sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. “KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat. Pegawai KPK dimasukkan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.”

Kedua adalah perusahaan yang dipersulit dan dibatasi. “Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya.”

“Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK,” begitu yang ditulis di situs KPK, Minggu (8/9).

Menurut KPK, Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti-bukti dari Penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi.

“Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan. Padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang.”

“Polemik tentang Penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan,”

Ketiga mengenai pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR.

“DPR memperbesar kekuasaannya yang tidak hanya memilih Pimpinan KPK tetapi juga memilih Dewan Pengawas.”

Dengan adanya Dewan pengawas akan menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Keempat sumber penyelidik dan penyidik dibatasi. Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan Penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS.

“Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dapat mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri.”

Padahal lembaga-lembaga KPK di beberapa negara di dunia telah menerapkan sumber terbuka Penyidik yang tidak harus dari kepolisian, seperti: CPIB di Singapura, ICAC di Hongkong, MACC di Malaysia, Anticorruption Commision di Timor Leste, dan lembaga antikorupsi di Sierra Lone.

“Selama ini proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan KPK sudah berjalan efektif dengan proses rekruitmen yang terbuka yang dapat berasal dari berbagai sumber.”

Kelima, mengenai penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan Penuntutan Korupsi.”

Menurut KPK, hal ini beresiko mereduksi independensi KPK dalam menangani perkara dan akan berdampak pada semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara.

Keenam adalah perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria.

“Ketentuan yang sebelumnya diatur di Pasal 11 huruf b UU KPK tidak lagi tercantum, yaitu: mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat. Padahal pemberantasan korupsi dilakukan karena korupsi merugikan dan meresahkan masyarakat dan diperlukan peran masyarakat jika ingin pemberantasan korupsi berhasil.”

Ketujuh, mengenai kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas.

“Pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses Penyelidikan. KPK tidak lagi bisa mengambil alih Penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK.”

Kedelapan mengenai kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan.

“Yakni pelarangan ke luar negeri.Meminta keterangan perbankan. Menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi. Meminta bantuan Polri dan Interpol.

Kesembilan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan.
KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan strandar KPK dalam penanganan kasus.

“Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama 1 (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan. Terlebih pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun. Selain itu, berpotensi juga dilakukan penghambatan kasus secara administrasi sehingga lebih dari 1 (satu) tahun.”

Tak hanya itu, tingkat kesulitan penanganan perkara dari satu perkara ke perkara lain bermacam-macam, sehingga mungkin saja ada perkara yang amat rumit sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menanganinya.

“Tidak pernah ada aturan dalam sistem hukum acara pidana nasional yang mengatur bahwa suatu penyidikan/penuntutan harus dihentikan jika selama jangka waktu tertentu proses penyidikan/penuntutannya belum selesai, jadi aturan ini adalah aturan anomali yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum KPK.” Kesepuluh adalah kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara.

“Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervisi. Selama ini KPK telah membangun sistem dan KPK juga menemukan sejumlah ketidakpatuhan pelaporan LHKPN di sejumlah institusi.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *