15 Tahun Kasus Munir, Jokowi Ditagih Ungkap Dalang Pembunuhan

  • Whatsapp
Suciwati, istri almarhum Munir

INDOPOLITIKA – Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepati janjinya mengungkap dalang pembunuhan aktivis HAM Munir. Lima belas tahun setelah dibunuh pada 7 September 2004, dalang pembunuh Munir belum terungkap.

“Saya tegaskan jangan menjilat ludah sendiri. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Kalau Pak Jokowi berjanji mau menyelesaikan kasus Munir, ya harus ditepati,” kata istri mendiang Munir, Suciwati, di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Baca Juga:

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS yang juga tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Munir, Jokowi pernah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus Munir dalam sebuah pertemuan dengan para pakar hukum di Istana Negara pada tahun 2016. Namun hingga kini janji itu belum terwujud.

Koordinator KontraS Yati Andriyani menyayangkan hal ini. “Sampai akhir periode pertama pemerintahannya, kami tidak melihat suatu tindakan yang signifikan dari Presiden Jokowi,” kata Yati. Walaupun aktor lapangan pembunuhan Munir telah diadili, bagi KontraS itu belum menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

Menurut Yati, salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah ialah mengungkap dokumen Tim Pencarian Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir kepada masyarakat.

KontraS pernah meminta Jokowi melalui Sekretariat Negara untuk mengungkap seluruh hasil TPF kepada masyarakat. Namun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Sekretariat Negara tidak menguasai dokumen TPF tersebut.

“Walaupun menemui polemik, saya ingin menegaskan bahwa apapun putusan dari Mahkamah Agung, putusan itu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan, mempublikasikan dokumen TPF Munir kepada masyarakat karena Keppres-nya tidak berubah,” kata Yati.

Keputusan Presiden yang dimaksud Yati ialah Keppres Nomor 111 Tahun 2004 butir sembilan yang berbunyi, ‘Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat’.

“Keppres-nya tetap ada. Jadi sampai kapanpun, kewajiban presiden untuk mengumumkan dokumen TPF tersebut kepada masyarakat tidak akan pernah gugur dan terhapuskan,” ujar Yati.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *