18 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Bakal Ikuti Diklat Bela Negara

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Sebanyak 18 dari 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Diketahui dari 75 pegawai KPK tak lulus TWK, 24 di antaranya masih bisa dibina, sementara 51 lainnya masuk kategori “merah” dan akan diberhentikan pada November 2021.

Berita Lainnya

“Iya sampai saat ini sudah 18 orang yang telah menyatakan kesediaanya untuk mengikuti diklat bela negara,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Ghufron mengatakan, 24 pegawai yang diberi kesempatan mengikuti diklat bela negara merupakan hasil perjuangan KPK agar para pegawai yang gagal dalam asesmen TWK masih diberi kesempatan untuk menjadi pegawai KPK. Namun, kata Ghufron, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing pegawai untuk mengambil kesempatan tersebut atau tidak.

“Prinsipnya ini hak dari pegawai untuk mengikuti diklat bela negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai ASN KPK, karena itu kami mempersilahkan kepada pegawai untuk menggunakan hak nya atau tidak,” kata Ghufron.

Sementara itu, Sekjen KPK, Cahya Harefa mengatakan, pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Bekerja sama dengan Kemhan, diklat tersebut akan dimulai pada Kamis (22/7/2021) besok hingga akhir Agustus mendatang.

“Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor mulai tanggal 22 Juli hingga 30 Agustus 2021,” kata Cahya.

Dikatakan, dari 24 pegawai yang diberi kesempatan, tercatat 18 orang telah bersedia untuk mengikuti diklat. Kesediaan itu ditunjukkan 18 pegawai dengan menandatangani formulir kesediaan.

“Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan 2 pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19 akan mengikutinya secara daring,” kata Cahya.

Cahya memaparkan, materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan seperti empat konsensus dasar negara, sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Sementara studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara, sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan

“KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi,” katanya. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *