190 Pohon di Monas Ditebang, Anies Tabrak Aturan Sendiri

  • Whatsapp
Monas yang tampak gundul

INDOPOLITIKA.COM – Penebangan terhadap 190 pohon untuk revitalisasi di komplek Monas dinilai sebagai bentuk pelanggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap aturannya sendiri. Yakni Undang-undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29-30 dan Perda 1/2012 tentang RTRW DKI 2030 serta Perda 1/2014 tentang RDTR DKI 2030.

Sebab, kawasan Monas merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang harus steril dari proyek pembangunan. “Ya betul (pelanggaran). Pemda DKI juga seringkali melanggar aturan sendiri. Semisal rencana penerbitan Pergub untuk PKL di trotoar atau membangun kembali kampung akuarium di lahan RTH. Masyarakat harus berani menggugat gubernur yang menebang begitu banyak pohon di Monas,” ujar Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pengerjaan revitalisasi Monas dilakukan tanpa perencanaan matang. Dia meyakini, tidak ada alasan kuat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menebang ratusan pohon untuk sebuah revitalisasi.

“Dinas Kehutanan harus menjelaskan rencana induk penataan Monas sebenarnya seperti apa. Karena kawasan Monas seharusnya masuk sebagai lansekap cagar budaya. Jadi, tidak bisa sembarangan merancang dan membangunnya,” kata Joga.

Diungkapkan, revitalisasi Monas tersebut tidak menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) baru sama sekali. Meskipun, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengganti 190 pohon yang ditebang dengan 920 pohon lebih banyak.

“Gubernur harus  menjelaskan rencana induk penataan Monas itu seperti apa. Sampai saat ini, tidak ada kejelasan kenapa 190 pohon tersebut harus ditebang. Seharusnya,  desain revitalisasi itu menyesuaikan dengan kondisi pohon yang ada,” tegasnya.

Saat ini, ungkapnya, Dinas Kehutanan DKI Jakarta mampu mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk revitalisasi satu taman semata. Namun, alokasi anggaran itu tidak pernah menambah RTH baru di Jakarta. Saat ini, RTH di Jakarta hanya mencapai 9,98 persen. Padahal Undang-undang mengamanatkan agar RTH minimal 30 persen.

“Sayang dana ratusan miliar hanya untuk satu taman dan itu tidak menambah luas RTH baru sama sekali, hanya beautifikasi saja. Ini penghamburan uang rakyat, mubazir. Karena dana ratusan miliar lebih baik digunakan untuk menambah RTH baru, untuk menambah lebih banyak daerah resapan banjir, apalagi Jakarta baru saja dilanda banjir,” tuturnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *