2020, Pemprov Banten Alokasikan Rp87 Miliar untuk Jaminan Sosial 50 Ribu Keluarga Miskin

  • Whatsapp
Peneerima program Jamsosratu, Provinsi Banten

SERANG —Provinsi Banten melalui Dinas Sosial kembali menganggarkan program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) pada 2020. Anggaran yang yang diusulkan pada APBD 2020, masih sama dengan anggaran 2019, yaitu senilai Rp1.750.000  untuk masing-masing keluarga sasaran.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 50 ribu keluarga atau sama dengan jumlah penerima bantuan pada 2019. Sehingga total bantuan untuk keluarga yang akan dialokasikan Pemprov Banten pada 2020 senilai Rp87.500.000.000.

Baca Juga:

Program Jamsosratu merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, keluarga penerima manfaat PKH di Banten tahun 2019 ini sebanyak 310.000 keluarga.

Informasi yang diterima dari Dinsos Banten menyebutkan program Jamsosratu yang rencananya dialokasikan pada APBD 2020 tersebar di semua kabupaten/kota, yaitu Kota Serang sebanyak 5.500 keluarga, Kabupaten Serang 11.500 keluarga, Kota Cilegon 1.685 keluarga, Kabupaten Pandeglang 12.688
keluarga, Kabupaten Lebak 11.348 keluarga, Kota Tangerang Selatan 1.179 keluarga, Kota Tangerang 3.000 keluarga dan Kabupaten Tangerang sebanyak 3.100 keluarga.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial Provinsi Banten, Budi Darma membenarkan, rencana pengalokasian Jamsosratu masih sama dengan alokasi 2019. “Jumlah penerima bantuan masih sama dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 50.000 keluarga. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan
menerima senilai Rp1.750.000,” katanya.

Namun, nominal bantuan tahun 2019 dan 2020, ujar Budi, lebih besar dibandingkan alokasi bantuan yang diterima masing-masing keluarga penerima manfaat tahun 2018, yang hanya senilai Rp1.665.000.

Terkait dengan tidak bertambahnya jumlah bantuan dan keluarga penerima manfaat, Budi mengatakan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Apakah masih banyak masyarakat miskin yang belum terpapar PKH dan Jamsosratu, Budi belum dapat memastikan. Pasalnya, sejauh ini Pemprov Banten belum menerima penambahan data keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan, baik PKH maupun Jamsosratu.

Budi mengatakan, pihak yang melakukan pendataan adalah kabupaten/kota secara berjenjang, mulai di tingkat desa hingga kecamatan. Setiap jenjang pendataan dilakukan verifikasi untuk memastikan data tersebut valid.

“Idealnya, pendataan dimulai pada musyawarah pembangunan desa. Siapa saja warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, disebutkan satu-satu dalam musyawarah tersebut. Data kemudian disampaikan ke kecamatan, kabupaten/kota
dan diverifikasi secara berjenjang. Terakhir verifikasi dilakukan
pemerintah pusat,” ujar Budi.

Ditanya soal realisasi Jamsosratu 2019, Budi mengatakan, sudah mencapai 83,12 persen untuk pencairan tahap pertama. Pada tahap pertama, keluarga penerima manfaat menerima bantuan senilai Rp1 juta dan pada tahap dua Rp750.000. (rma)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *