440 Karyawan di 68 Perkantoran Jakarta Terpapar Covid-19, Ini Datanya

  • Whatsapp
Jalanan di Ibukota Jakarta lengang saat wabah virus Corona lantaran para karyawan bekerja dari rumah

INDOPOLITIKA.COM – Beredar data yang yang menampilkan 68 perkantoran di DKI Jakarta yang menjadi cluster Covid-19. Dari 68 perkantoran itu, sebanyak 440 karyawan positif terjangkit penyakit tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia membenarkan data tersebut.

Berita Lainnya

“Iya, (benar). Itu data dari awal (masa PSBB) hingga 26 Juli,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Dwi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Pemprov DKI dari awal masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai 10 April lalu hingga perpanjangan masa PSBB transisi. Sehingga, kata dia, terdapat kantor yang sudah bersih dan karyawannya sudah sembuh.

“Jadi ada yang tentu kantor-kantor sudah selesai, karena sudah berhasil memutus rangkaian penularan. Yang sudah positif kita langsung isolasi agar tidak menularkan atau tidak berkembang ke orang lain. Kemudian, yang positif sudah ada yang sembuh,” ungkap Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan tracing jika mendapatkan informasi atau menemukan karyawan atau pegawai kantor yang terpapar Covid-19. Tracing ini, kata dia, dilakukan di lingkungan perkantoran dan juga lingkungan keluarganya untuk memastikan yang positif segera dirawat atau melakukan isolasi mandiri.

“Kenapa kita perlu tracing, supaya orang yang kemudian positif bisa diisolasi. Kalau memang tidak ada gejala sakitnya, yang pentingkan diisolasi supaya putus rantai penularan. Kalau tidak isolasi padahal positif tetap berkegiatan tetap bekerja berarti kan dia bisa menularkan ke orang yang lebih banyak,” jelas Dwi.

Perincian 68 klaster perkantoran di Jakarta yang telah terpapar Covid-19:

Kementerian:
1. Kementerian Keuangan: 25 kasus
2. Kemendikbud: 22 kasus
3. Kemenparekraf: 15 kasus
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kemenpora: 10 kasus
6. Kementerian ESDM: 9 kasus
7. Litbangkes: 8 kasus
8. Kementerian Pertanian: 6 kasus
9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus
11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
12. Kemenpan-RB: 3 kasus
13. Kemkominfo: 3 kasus
14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
16. Kemenristek: 1 kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
18. Kementerian PPAPP: 1 kasus
Total: 132 kasus

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *