Internasional

5 Aktivis Perempuan Arab Saudi Dituntut Hukuman Mati

Ilustrasi oleh Medcom

Riyadh: Jaksa penuntut umum Arab Saudi menuntut hukuman mati bagi lima aktivis hak asasi manusia (HAM) yang saat ini sedang diadili oleh pengadilan terorisme negara itu. Sejumlah kelompok hak asasi manusia melaporkan hal itu.
 
Di antara tahanan, Israa al-Ghomgham, yang dikatakan aktivis Saudi: wanita pertama yang menghadapi hukuman mati untuk pekerjaan yang terkait dengan HAM.
 
Human Rights Watch (HRW) berkata dalam sebuah pernyataan pada Selasa bahwa tuduhan terhadap aktivis "tidak menyerupai kejahatan yang dapat diakui" dan termasuk "hasutan untuk memprotes", "meneriakkan slogan yang memusuhi rezim", dan "memberikan dukungan moral kepada para perusuh".
 
Pihak berwenang sudah menahan lima aktivis, bersama yang lain yang tidak menghadapi hukuman mati, dalam penahanan praperadilan tanpa perwakilan hukum selama lebih dari dua tahun.
 
Mereka akan dihadapkan ke pengadilan kembali pada 28 Oktober, menurut HRW.
 
"Eksekusi apa pun menggemparkan, tetapi menuntut hukuman mati untuk aktivis seperti Israa al-Ghomgham, yang bahkan tidak dituduh melakukan kekerasan, itu mengerikan," kata Direktur Timur Tengah HRW, Sarah Leah Whitson, seperti disitir dari Al Jazeera, Kamis 23 Agustus 2018.
 
ALQST, sebuah kelompok berbasis di Inggris yang mengadvokasi HAM di Arab Saudi, sebelumnya melaporkan keputusan penuntut umum di Twitter pada Ahad.
 
Kelompok HAM itu juga membantah laporan media sosial bahwa para tahanan telah dieksekusi, seraya mengatakan bahwa kasus itu "masih dalam peninjauan."
 
Selaku aktivis terkemuka, al-Ghomgham mendokumentasikan demonstrasi massal di Provinsi Timur kerajaan mulai tahun 2011, sebelum ditangkap bersama suaminya pada 2015.
 
Ghomgham dan aktivis lainnya sedang disidangkan oleh Pengadilan Pidana Khusus Arab Saudi (SCC), yang dibentuk pada 2008 buat mengadili kasus-kasus terorisme dan sejak itu digunakan untuk mengadili para pembangkang damai, menurut HRW.
 
Arab Saudi, monarki absolut yang sangat konservatif di mana protes publik dan partai politik dilarang, sudah memberlakukan beberapa reformasi sosial dan ekonomi tingkat tinggi sejak Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota pada Juni 2017.
 
Bin Salman telah meminta mitra Barat untuk mendukung rencana reformasi ekonominya, menawarkan miliaran dolar penjualan persenjataan, dan menjanjikan untuk memodernisasi kerajaan.
 
Pada September 2017, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud menandatangani aturan kerajaan mencabut larangan mengemudi bagi perempuan dan partisipasi yang lebih besar di ranah publik terbuka bagi wanita.
 
Bersamaan dengan itu, penangkapan sedang berlangsung terhadap para aktivis hak perempuan Saudi terkemuka. Mereka secara terbuka mengadvokasi kesetaraan gender, hak bagi perempuan untuk mendorong dan mengakhiri sistem perwalian laki-laki di negara itu, yang mengancam citra Bin Salman sebagai seorang reformis.
 
Setidaknya 13 wanita telah ditangkap sejak Mei. Sementara jumlahnya telah dirilis, sembilan tetap ditahan tanpa tuntutan.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close